Panwaslu Boleh Sombong Dalam Mengakan Aturan Pilkada 2024, Ini Pesan Komisioner Bawaslu RI

Reporter: Ujang Tamarozi |

Editor: Dedi Julizar |

Minggu , 13 Oct 2024 - 08:30

Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menjelaskan peran Panwaslu di Pilkada 2024. -Sumber foto: koranradarkaur.id-

panwaslu boleh sombong dalam mengakan aturan pilkada 2024, ini pesan komisioner bawaslu ri                            koranradarkaur.id- anggota badan pengawas pemilu (bawaslu) ri totok hariyono meminta seluruh pengawas pemilihan umum (panwaslu) pilkada 2024 untuk tegas dan  boleh sombong saat menegakkan aturan pilkada 2024.
"seluruh panwas pilkada 2024 di setiap desa, kelurahan, distrik, kecamatan, hingga pengawas tempat pemungutan suara (ptps) untuk gagah dan berani dalam menegakkan aturan," jelasnya dikutip dari kompas.com.
menurut dia, jika  pengawas bersikap berani dan tegas, maka kinerja tersebut akan menjadi cerita yang membanggakan.
baca juga:pilkada serentak 2024 wajib sukses! ini pesan penting ketua kpu ri
panwas bekerja berdasarkan perintah undang-undang. tentu ini kesempatan memberitahukan calon kepala daerah tentang aturan dan moral.
apabila ada pelanggaran pilkada, maka panwas jangan ragu-ragu untuk melakukan penindakan.
keberanian dalam bertindak akan menjadi sebuah prestasi tersendiri yang bisa dibanggakan.
walaupun begitu, ia mengingatkan penegakan aturan harus tetap memperhatikan kearifan lokal di setiap wilayah.
dalam menjalankan tugas pengawas ad hoc selalu berkoordinasi dengan bawaslu jika menghadapi sesuai jenjang yang berlaku.
baca juga:masa kampanye, bawaslu jatim terima 69 laporan pelanggaran pilkada 2024
selain itu, dia juga mendorong pengawas ad hoc untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti kepolisian atau instansi terkait, terutama jika menemui pelanggaran seperti alat peraga kampanye yang melanggar aturan .
selain itu, dalam pengawasan pihaknya  memproritaskan di wilayah yang memiliki paslon tunggal.
dilakukan hal ini tidak lain agar  tidak ada pelanggan yang dilakukan  seperti pelanggaran money politics, sara dan lainnya.
bawaslu membolehkan kolom atau kotak kosong berkampanye dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
baca juga:wujudkan pilkada bengkulu 2024 bermartabat, 4 pilar digital harus dijaga 
pengawas pilkada  harus  mensosialisasikan aturan kampanye sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pilkada 2024.
jika ada kolom kosong, itu ada pilihan tentunya masyarakat bisa pilih paslon  atau juga bisa memilih kolom kosong.
mari sukseskan pilkada 2024 baik itu wilayah yang memilki kotak kosong maupun wilayah yang memilki pasangan calon.
sesuai dengan bunyi pasal 22a ayat 1 perpres nomor 80 tahun 2024, pelantikan gubernur terpilih akan dilaksanakan serentak pada tanggal 7 februari 2025.
baca juga:dpr ri minta bawaslu untuk mengawasi penggunaan sirekap di pilkada 2024
selain itu juga mengatur pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota hasil pelaksanaan pilkada 2024 digelar serentak pada 10 februari 2025.
perpres mengatur jadwal pelantikan boleh dilaksanakan melewati tanggal yang telah ditetapkan jika ada beberapa  hal seperti perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di mahkamah konstitusi (mk). 
terpisah, komisioner kpu ri divisi teknis idham holik mengatakan, di pilkada 2024 ada 1.518 paslon terdiri dari 100 paslon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar di 37 provinsi yang menggelar pilkada 2024.
untuk kabupaten dari 415 daerah total terdapat 1.095 paslon.
sedangkan untuk tingkat kota ada 93 kota yang menggelar pilkada dengan jumlah peserta 272 pasangan calon.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Minggu 20 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan