Benarkah Kotak Kosong Menang? Inilah Analisa Akademisi

Reporter: Ujang Tamarozi |

Editor: Dedi Julizar |

Minggu , 06 Oct 2024 - 07:31

Analisa Akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq. -Sumber foto: koranradarkaur.id-

Dengan demikian, kata dia, Parpol bisa memunculkan opsi yang cukup bervariasi bagi masyarakat. Sehingga ketika Pilkada diulang tidak lagi melawan kotak kosong.

Terkait dengan masa jabatan kepala daerah yang terpilih dalam pilkada ulang, dia mengatakan, jika konsisten dengan Pilkada serentak yang bersangkutan harus mau memaklumi masa jabatannya tidak genap lima tahun seperti halnya kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020.

Karena apabila masa jabatannya dipenuhi lima tahun, maka akan mengganggu siklus pilkada serentak.

Jika Pilkada sampai diulang, berarti ada kesalahan pada partai politik karena tidak bisa menunjukkan marwah dari partai politiknya.

Jika berani membuat partai politik, kata dia, berarti harus berani untuk mengusung kader-kadernya dalam pilkada agar bisa menempatkan mereka pada jabatan publik dan tidak memberi opsi yang sangat terbatas dengan adanya calon tunggal.

Yang mana sebelumnya DPR-RI Kosi II bersama KPU RI telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) juga diikuti Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Hasil kesepakatan akan dilaksanakan pilkada ulang jika kotak kosong menang di Pilkada 2024. Pelaksanan pilkada ulang pada September 2025.

Sedangkan syarat pilkada ulang adalah daerah dengan satu pasangan calon kepala dan wakil daerah tidak mendapatkan suara lebih dari 50 Persen.

benarkah kotak kosong menang?  inilah analisa akademisi                             koranradarkaur.id - pilkada 2024 ada beberapa daerah yang memilki paslon tunggal atau akan melawan kotak kosong.
dengan begitu apabila kotak kosong menang, maka  kpu akan melakukan pilkada ulang pada tahun 2025.
rencana ini sudah disepakati komisi ii dpr-ri kemendagri ri, bawaslu ri.
tetapi untuk peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) belum rampung dan masih dalam kajian baik dpr-ri maupun kpu ri.
sedangkan menurut analisa akademisi universitas jenderal soedirman (unsoed) purwokerto ahmad sabiq,  pilkada ulang menjadi pilihan terbaik jika kotak kosong menang pada pilkada 2024.
baca juga:riduan kamil-suswono ungguli dua paslon lainnya di pilkada 2024, ini hasil survey elektabilitas 
ini penting, agar kepala daerah yang definitif, yang memang hasil pemilihan langsung masyarakat melalui pilkada, bukan orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penjabat kepala daerah,.
kendati demikian, ia mengakui ketika pilkada diulang kemungkinan akan banyak persoalan yang muncul. misalnya terkait dengan anggaran pilkada yang harus dianggarkan lagi.
antusiasme masyarakat dalam pilkada tidak menutup kemungkinan akan mengalami penurunan jika prosesnya berlarut-larut.
baca juga:kotak kosong menang pilkada 2024, inilah skema kpu 
masyarakat itu menjadi jenuh dengan proses itu. ya, artinya pada saat proses itu harus diulang dengan pilkada lagi, itu membuat sumber daya yang terkuras ke situ.
pilkada ulang menjadi satu kesempatan bagi partai politik untuk memunculkan pasangan calon (paslon) agar ketika pelaksanaan pilkada ulang tidak lagi hanya diikuti satu paslon yang melawan kotak kosong.
ketika pilkada diulang berarti tahapan dilaksanakan dari awal , tentu bisa   melecut partaii politik agar kemudian tidak hanya membebek di satu paslon saja.
baca juga:menjelang pilkada, fkbu kaur diingatkan tentang prihal ini 
dengan demikian, kata dia, parpol bisa memunculkan opsi yang cukup bervariasi bagi masyarakat. sehingga ketika pilkada diulang tidak lagi melawan kotak kosong.
terkait dengan masa jabatan kepala daerah yang terpilih dalam pilkada ulang, dia mengatakan, jika konsisten dengan pilkada serentak yang bersangkutan harus mau memaklumi masa jabatannya tidak genap lima tahun seperti halnya kepala daerah pada pilkada serentak 2020.
karena apabila masa jabatannya dipenuhi lima tahun, maka akan mengganggu siklus pilkada serentak.
jika pilkada sampai diulang, berarti ada kesalahan pada partai politik karena tidak bisa menunjukkan marwah dari partai politiknya.
baca juga:dana kampanye pilkada 2024 dki jakarta ridwan kamil-suswono terbesar, inilah rinciannya 
jika berani membuat partai politik, kata dia, berarti harus berani untuk mengusung kader-kadernya dalam pilkada agar bisa menempatkan mereka pada jabatan publik dan tidak memberi opsi yang sangat terbatas dengan adanya calon tunggal.
yang mana sebelumnya dpr-ri kosi ii bersama kpu ri  telah melaksanakan rapat dengar pendapat (rdp) juga diikuti  kementerian dalam negeri, badan pengawas pemilu (bawaslu) ri dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) ri.
hasil kesepakatan akan dilaksanakan pilkada ulang jika kotak kosong menang di pilkada 2024. pelaksanan pilkada ulang pada september 2025.
sedangkan syarat pilkada ulang adalah daerah dengan satu pasangan calon kepala dan wakil daerah tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Minggu 6 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan