Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas di Bengkulu Selatan Tembus Rp 0,5 Miliar, Samsat : Contoh Tak Baik

Reporter: Rohidi Efendi |

Editor: Dedi Julizar |

Rabu , 02 Oct 2024 - 10:11

Tunggakan pajak kendaraan dinas di Bengkulu Selatan tembus setengah miliar.-Sumber foto : Rohidi/RKa-

"Khusus beban pajak kendaraan dinas mewah kini sudah di atas Rp 80 juta. Kami sudah beberapa kali mengingatkan untuk diselesaikan," ungkap Kepala Samsat.

Emron menjelaskan, untuk jumlah terbesar tunggakan pajak setelah Setda, ada di Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Dikbud Kabupaten BS.

Bahkan, untuk persoalan ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah (Ipda) BS untuk mencari solusi terbaik.

Sayangnya, hingga saat ini belum juga ada titik temunya.

Justru, pihak Inspektorat nampaknya masih kesulitan memberikan solusi terbaiknya.

Belum lagi, di Sekretariat DPRD BS juga sama, banyak kendaraan dinas dan jumlah tunggakan yang juga membengkak.

Salah satunya randis milik unsur pimpinan.

"Ini kan tidak bagus, sementara masyarakat mencontoh para pejabat.

Jangan sampai hal seperti ini selalu diabaikan," jelasnya.

Menurut Kepala Samsat, seharusnya tidak ada kendaraan dinas pejabat yang nunggak pembayaran pajak.

Sebab, OPD itu anggaran bayar pajak sudah disiapkan setiap tahunnya.

Untuk itu, Emron memastikan dalam waktu dekat pihaknya akan kembali melakukan koordinasi dengan pihak Ipda BS agar persoalan ini cepat tuntas.

tunggakan pajak kendaraan dinas di bengkulu selatan tembus rp 0,5 miliar, samsat : contoh tak baik                            bengkulu selatan (bs) - nampaknya tunggakan pajak kendaraan dinas (randis) milik pejabat di lingkungan pemkab bs masih mengalami pembengkakan.
buktinya, hingga akhir september 2024 lalu, tunggakan pajak randis pejabat bs sudah tembus diangka rp 500 juta lebih, atau sekitar setengah miliar.
berdasarkan data yang tercata di unit pelaksana teknis daerah pengelola pendapatan daerah (uptd ppd) samsat bs, ada 163 randis pejabat nunggak pajak.
dari jumlah tersebut terbagi menjadi dua bagian diantaranya, mulai dari kendaraan dinas roda dua, hingga kendaraan dinas roda empat atau mobil.
baca juga:bisa sampai dipenjara! tidak bayar pajak, ini 4 jenis sanksi yang dikenakan
baca juga:yuk kenali! bagian-bagian bpkb yang difotokopi jika ingin bayar pajak kendaraan
kepala updt ppd samsat bs emron ula, sh membenarkan, jika memang jumlah kendaraan dinas di lingkungan pemkab bs yang nunggak pajak terus bengkak.
terbukti, setiap tahun selalu banyak kendaraan dinas yang nunggak. apalagi, tunggakan yang tercatat di samsat terus saja tinggi.
bahkan, sesuai data terbaru tunggakan kendaraan dinas milik pejabat yang ada di lingkungan pemkab bs, saat ini masih tembus rp 500 jutaan.
oleh karena itu, kepala samsat sempat menyindir para pejabat terkait.
ia bahkan menyebutkan jika pejabat seakang tidak mampuan menyelesaikan tunggakan pajak.
parahnya lagi, dari sekian banyak randis nunggak, beberapa kendaraan tersebut sudah tidak diketahui lagi lokasi dan tempatnya.
seperti, lanjut kepala samsat, di lingkungan sekretariat daerah (setda) bs ada beberapa kendaraan mewah yang sekarang lokasinya tidak jelas.
baca juga:kabar gembira! program pemutihan pajak di perpanjang, cek batas waktunya di sini
baca juga:diskon pajak kendaraan 10 persen hanya 5 hari, jangan sampai terlewatkan! 
"khusus beban pajak kendaraan dinas mewah kini sudah di atas rp 80 juta. kami sudah beberapa kali mengingatkan untuk diselesaikan," ungkap kepala samsat.
emron menjelaskan, untuk jumlah terbesar tunggakan pajak setelah setda, ada di dinas kesehatan (dinkes) dan dinas dikbud kabupaten bs.
bahkan, untuk persoalan ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan inspektorat daerah (ipda) bs untuk mencari solusi terbaik.
sayangnya, hingga saat ini belum juga ada titik temunya.
justru, pihak inspektorat nampaknya masih kesulitan memberikan solusi terbaiknya.
belum lagi, di sekretariat dprd bs juga sama, banyak kendaraan dinas dan jumlah tunggakan yang juga membengkak.
salah satunya randis milik unsur pimpinan.
"ini kan tidak bagus, sementara masyarakat mencontoh para pejabat.
jangan sampai hal seperti ini selalu diabaikan," jelasnya.
menurut kepala samsat, seharusnya tidak ada kendaraan dinas pejabat yang nunggak pembayaran pajak.
baca juga:cek! besaran pajak tunjangan sertifikasi yang diterima guru pns dan pppk berdasarkan golongan
baca juga:kenapa besaran pajak kendaraan bermotor berbeda-beda? ternyata ini alasannya
sebab, opd itu anggaran bayar pajak sudah disiapkan setiap tahunnya.
untuk itu, emron memastikan dalam waktu dekat pihaknya akan kembali melakukan koordinasi dengan pihak ipda bs agar persoalan ini cepat tuntas.
jika melalui koordinasi dengan ipda bs juga masih belum tuntas.
maka, pihaknya memastikan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
"jika nanti hasilnya masih nihil, bukan tidak mungkin kami minta bantuan aparat," tugasnya.
berbanding terbalik dengan tunggakan kendaraan milik masyarakat umum.
sebab, sejauh ini tunggakan pajak kendaraan umum terus menurun. ***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Rabu 18 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan