Dalam Pengendalian Inflasi Daerah, Ini 9 Langkah Jitu Pemprov Bengkulu

BENGKULU - Dalam pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menerapkan 9 langkah jitu. Kesembilan langkah jitu ini harus diterapkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi juga kabupaten/kota.

Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes mengatakan, poin pertama dalam langkah jitu pengendalian inflasi daerah ini. TPID di masing-masing daerah. Harus melakukan monitoring, serta antisipasi risiko perubahan cuaca ekstrem. Ini diyakini mempengaruhi produksi komoditas pangan strategis. 

"Monitoring dan langkah antisipasi ini. Penting dilakukan mengingat kemungkinan cuaca ekstrem yang akan mengganggu rantai produksi maupun distribusi pangan. Ini langkah pertama dalam pengendalian inflasi daerah," ujar Isnan Fajri, Kamis 19 September 2024.

Lanjut Sekda, poin kedua, dalam pengendalian inflasi daerah. TPID mesti melaksanakan pemantauan stok pangan menjelang momen hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal 2024 dan kebutuhan pangan menyambut Tahun Baru 2025.

 "Ketiga, menyampaikan laporan TPID triwulanan dan laporan TPID Tahun 2024. Keempat, mempersiapkan program unggulan untuk dilaporkan dalam laporan tahunan TPID," kata dia lagi.

 BACA JUGA:Bengkulu Terbaik Pengendalian Inflasi se-Sumatera, Cek Persentasenya, Kembali dapat Dana Insentif

BACA JUGA:Warga Bengkulu Makin Mudah Kerja ke Luar Negeri, LTSA PMI Beroperasi

Poin selanjutnya yang menjadi perhatian, ujar Sekda, yakni perlunya penyusunan peta jalan TPID 2025-2027 Provinsi Bengkulu dan kabupaten kota.

 "Keenam, mendorong setiap kabupaten kota untuk melaksanakan kerja sama antar daerah (KAD). Kemudian, mendorong setiap kabupaten kota untuk membentuk kios pangan bekerja sama dengan pedagang yang berlokasi di pasar utama dalam rangka pengendalian inflasi," kata dia.

 Kios pangan tersebut lanjut dia tentunya akan memudahkan masyarakat mendapatkan komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, kios pangan juga menjadi sarana menyerap produksi pertanian daerah dan menjaga stabilitas harga pasar.

 "Kedelapan, mendorong optimalisasi penggunaan BTT untuk pengendalian inflasi. Selanjutnya, mendorong identifikasi, pencatatan dan implementasi penggunaan APBD untuk program pengendalian inflasi pada setiap organisasi perangkat daerah," ujarnya.

Merujuk data saat ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan inflasi di provinsi berjuluk Bumi Rafflesia itu memasuki kategori ideal.

Inflasi yang berada dalam rentang target nasional 2,5 plus minus 1 persen (yoy), yang menurut Pemprov Bengkulu merupakan angka ideal bagi daerah saat ini dalam mewujudkan roda perekonomian dan kinerja pertumbuhan ekonomi tetap berjalan dengan baik.

Provinsi Bengkulu berhasil mempertahankan deflasi selama tiga bulan berturut-turut dari Juni-Agustus 2024. Upaya tersebut mampu menggeret inflasi Bengkulu yang sebelumnya berada di atas rentang target nasional, kini berada pada rentang target.