Menteri PKP Maruarar Sirait: Program Rumah Subsidi dan Perbaikan RTLH Ditargetkan Naik
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan soal target penanganan RTLH tahun 2026 meningkat signifikan.--
KORANRADARKAUR.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan, target penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun ini meningkat signifikan. Hal ini sebagai upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, khususnya melalui perbaikan RTLH dan penguatan kebijakan rumah subsidi.
“Pak Prabowo sudah menaikkan untuk rumah yang tidak layak huni, tahun lalu 45.000, tahun ini 400.000,” kata Maruarar dalam keterangannya pada Selasa, 24 Maret 2026.
Menteri PKP menyebutkan, peningkatan kuota rumah subsidi yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, 350.000 unit selama dua tahun terakhir.
BACA JUGA:Mengapa Harga Rumah Subsidi Berbeda? Cek Faktor Penting yang Perlu Kamu Ketahui
BACA JUGA:Dampak Program Rumah Subsidi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan
“Kuota rumah subsidi terbesar sepanjang sejarah adalah 350.000 unit pada tahun lalu dan tahun ini,” katanya.
Dia menambahkan bahwa angka tersebut melebihi capaian tahun-tahun sebelumnya yang biasanya lebih rendah.
“Sebelumnya kuotanya hanya sekitar 230.000 unit sebagai batas maksimal,” tambahnya.
BACA JUGA:Inspirasi Desain Rumah Subsidi 2026: Nyaman, Modern dan Terjangkau untuk Keluarga Kecil
BACA JUGA:Sambut Hari Lebaran! Ganti Pagar Rumah Subsidimu dengan Model Pagar dari Bambu Ini
Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan realisasi program perumahan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dengan perbankan, pengembang, dan lembaga pembiayaan.
“Jika kuotanya masih kurang, kita akan berusaha bersama untuk menambahnya,” jelasnya.
Ia juga menyatakan kemungkinan penambahan kuota jika kebutuhan di lapangan masih tinggi dan mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan. Sejalan dengan itu, Kementerian PKP sedang menyusun kebijakan rumah susun subsidi yang lebih memihak MBR dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Saya tidak ingin menjadi Menteri yang tidak mendengarkan suara ekosistem. Rakyat harus menjadi subjek, bukan objek dalam setiap kebijakan publik,” tegas Maruarar Sirait.
- Tag
- Share
-
-
