Memberatkan Rakyat, Gubernur Helmi Akan Revisi Pajak Kendaraan

BACA JUGA:Sidang Lanjutan Rohidin Cs, Pj Sekda Herwan Antoni Tak Sejalan, Tolak Berikan Uang

Ia menegaskan bahwa sikap kritis dari mahasiswa sangat diperlukan, namun harus disampaikan secara tepat dan berdasarkan pemahaman menyeluruh terhadap akar masalah.

Ia menilai aksi yang dilakukan saat ini cenderung keliru arah dan tidak menyentuh pokok persoalan.

“Saya ingin mengajak mahasiswa dan elemen masyarakat untuk bersikap kritis, tapi pada tempatnya. Cari tahu dulu prosesnya seperti apa, siapa yang membuat, dan bagaimana Perda itu disahkan. Jangan asal menyalahkan," kata Helmi.

Lebih jauh, Helmi juga mengungkapkan keterlibatan mantan Ketua Bapemperda DPRD, Usin Abdisyah Putra Sembiring, dalam aksi demo bersama mahasiswa.

BACA JUGA:Reka Adegan Pembunuhan Sadis Pemuda Seginim Bikin Ngeri, Korban Ditikam 56 Kali Hingga Tewas

Menurut Helmi, justru para anggota dewan yang merancang dan mengesahkan Perda itu harus bertanggung jawab atas beban yang kini dirasakan masyarakat.

"Yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah mereka yang membuat Perda itu. Kenapa sekarang justru ikut aksi demo? Padahal saat itu mereka punya peran besar dalam menyusun dan mengetok palu pengesahan,” tegasnya.

Helmi juga menyoroti proses penyusunan Perda yang menggunakan dana publik, baik dalam bentuk anggaran pembahasan maupun sosialisasi.

Menurutnya, setiap produk hukum yang dihasilkan pemerintah daerah harus melalui kajian yang matang dan melibatkan pendapat rakyat secara langsung.

BACA JUGA:Dua Pejabat Eselon III Dilantik, Ini Harapan Wabup Kaur

“Membuat Perda itu tidak gratis. Ada uang rakyat yang digunakan. Prosesnya bisa berbulan-bulan dan melibatkan banyak pihak. Maka harus dipastikan, apakah saat penyusunan itu sudah melibatkan suara masyarakat? Apakah sudah dilakukan dengan benar?” ujarnya.

Ia menambahkan, evaluasi terhadap Perda tersebut menjadi penting agar kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keadilan bagi masyarakat.

Helmi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik, terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.

“Kita harus pastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat yang digunakan untuk menyusun aturan ini bisa dipertanggungjawabkan,” tutupnya.