Memberatkan Rakyat, Gubernur Helmi Akan Revisi Pajak Kendaraan

memberatkan rakyat, gubernur helmi akan revisi pajak kendaraan bengkulu -setelah menuai gelombang kritik dari masyarakat dan kalangan mahasiswa, gubernur bengkulu helmi hasan akhirnya mengambil langkah dengan menyatakan akan melakukan revisi terhadap nilai dasar pajak kendaraan bermotor di provinsi bengkulu. kebijakan ini menyusul polemik atas besaran pajak yang diatur dalam peraturan daerah (perda) provinsi bengkulu nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.  "perda pajak itu memang memberatkan masyarakat. saya sudah membacanya. pasti kita rubah," tegas gubernur bengkulu helmi hasan. untuk diketahui dalam perda tersebut, tarif pajak kendaraan bermotor (pkb) ditetapkan sebesar 1,2 persen, sementara bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) mencapai 12 persen. baca juga:jelang hari raya idul adha 1446 h, pertamina pastikan pasokan bbm dan lpg aman "tahap awal ini, kita pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu telah mengajukan revisi perda tersebut ke dprd provinsi bengkulu," tambanya. lebih lanjut, helmi juga menyampaikan, pengalamannya sejak lama memimpin walikota bengkulu memang tidak setuju dengan nilai perda yang telah disahkan pada tahun 2023 tersebut. bahkan dirinya sempat bersuara, atas tingginya nilai perda sebelum disahkan oleh dprd provinsi bengkulu tersebut.  "saya katakan saat itu, perda itu terlalu tinggi, 1,2 persen dan 12 persen, memberatkan masyarakat," tegasnya.  baca juga:pemkab bs dukung percepatan pembentukan koperasi merah putih dan pengendalian inflasi berikut adalah berita yang ditulis ulang secara orisinal, tanpa plagiat, berdasarkan informasi yang anda berikan: menurut helmi, protes seharusnya disuarakan pada saat pembahasan dan pengesahan perda tersebut dilakukan pada tahun 2023. saat itu, posisi gubernur masih dijabat oleh dr. h. rohidin mersyah, dan pengesahan perda dilakukan oleh dprd provinsi bengkulu yang dipimpin oleh ihsan fajri sebagai ketua dprd dan usin abdisyah putra sembiring sebagai ketua badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda). "pertanyaannya, kenapa saat itu tidak ada suara dari mahasiswa? kenapa tidak ada penolakan ketika perda itu masih dalam proses penyusunan dan sosialisasi? sekarang ketika perda itu sudah berjalan, baru muncul aksi-aksi protes dan saling menyalahkan," ujar helmi hasan. baca juga:sidang lanjutan rohidin cs, pj sekda herwan antoni tak sejalan, tolak berikan uang ia menegaskan bahwa sikap kritis dari mahasiswa sangat diperlukan, namun harus disampaikan secara tepat dan berdasarkan pemahaman menyeluruh terhadap akar masalah. ia menilai aksi yang dilakukan saat ini cenderung keliru arah dan tidak menyentuh pokok persoalan. “saya ingin mengajak mahasiswa dan elemen masyarakat untuk bersikap kritis, tapi pada tempatnya. cari tahu dulu prosesnya seperti apa, siapa yang membuat, dan bagaimana perda itu disahkan. jangan asal menyalahkan," kata helmi. lebih jauh, helmi juga mengungkapkan keterlibatan mantan ketua bapemperda dprd, usin abdisyah putra sembiring, dalam aksi demo bersama mahasiswa. baca juga:reka adegan pembunuhan sadis pemuda seginim bikin ngeri, korban ditikam 56 kali hingga tewas menurut helmi, justru para anggota dewan yang merancang dan mengesahkan perda itu harus bertanggung jawab atas beban yang kini dirasakan masyarakat. "yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah mereka yang membuat perda itu. kenapa sekarang justru ikut aksi demo? padahal saat itu mereka punya peran besar dalam menyusun dan mengetok palu pengesahan,” tegasnya. helmi juga menyoroti proses penyusunan perda yang menggunakan dana publik, baik dalam bentuk anggaran pembahasan maupun sosialisasi. menurutnya, setiap produk hukum yang dihasilkan pemerintah daerah harus melalui kajian yang matang dan melibatkan pendapat rakyat secara langsung. baca juga:dua pejabat eselon iii dilantik, ini harapan wabup kaur “membuat perda itu tidak gratis. ada uang rakyat yang digunakan. prosesnya bisa berbulan-bulan dan melibatkan banyak pihak. maka harus dipastikan, apakah saat penyusunan itu sudah melibatkan suara masyarakat? apakah sudah dilakukan dengan benar?” ujarnya. ia menambahkan, evaluasi terhadap perda tersebut menjadi penting agar kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keadilan bagi masyarakat. helmi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik, terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat. “kita harus pastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat yang digunakan untuk menyusun aturan ini bisa dipertanggungjawabkan,” tutupnya.  baca juga:baznas fokus pemberdayaan mustahik dan penanggulangan kemiskinan pada kesempatan yang lain saat rapat paripurna dprd provinsi bengkulu dengan agenda mendengarkan nota penjelasan gubernur bengkulu atas usulan gubernur bengkulu terhadap rancangan peraturan daerah provinsi bengkulu tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi bengkulu nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, usin sembiring dari partai hanura juga menyoroti pandangannya terhadap raperda yang dibahas hari ini yaitu pajak dan retribusi daerah yang di nilai isu penting saat ini  rakyat menyampaikan keluhannya terhadap kenaikan pajak tidak dimasukkan. "bagaimana saat ini rakyat sangat konsen terhadap kenaikan khususnya terkait pajak kendaraan bermotor (pkb), bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) namun dalam pembahasan hari ini saya sudah bolak-balik sampai 4 kali tidak ada pembahasan tentang konsen rakyat saat ini," ujar usin

Tag

• # revisi pajak
• # gubernur helmi
• # bbnkb
• # pajak kendaraan
• # pajak
• # perda
• # mahasiswa
• # pkb

Share

• 
• 
• 
• 
•