Advertisement Google

Radar Pertahanan Nasional Akan Dibangun di Bengkulu Selatan, Rifai: Kita Sambut Baik

Reporter: Rohidi Efendi |

Editor: Dedi Julizar |

Selasa , 03 Mar 2026 - 17:33

Rencana pembangunan stasiun radar pertahanan nasional yang akan ditempatkan di wilayah Kabupaten BS. Sumber foto : ROHIDI/RKa--

radar pertahanan nasional akan dibangun di bengkulu selatan, rifai: kita sambut baik                            bengkulu selatan (bs) - kabupaten bs berpotensi menjadi salah satu titik penting dalam sistem pertahanan nasional.
hal ini menyusul rencana pembangunan stasiun radar pertahanan nasional yang akan ditempatkan di wilayah kabupaten bs.
ini sebagai bagian dari program pemerintah pusat di sektor keamanan dan pertahanan.
dukungan penuh terhadap rencana tersebut disampaikan langsung oleh bupati bs h. rifai tajuddin, s.sos usai menerima kunjungan komandan pangkalan tni angkatan laut (danlanal) beberapa waktu lalu. pertemuan itu menjadi momentum penting untuk membahas arah kebijakan strategis yang berdampak tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga tata kelola wilayah.
dalam pertemuan tersebut, danlanal memaparkan rencana pembangunan stasiun radar yang dirancang untuk memperkuat sistem pengawasan wilayah laut di sekitar bs. keberadaan radar ini nantinya akan menjadi bagian dari jaringan pertahanan terpadu yang dikelola pemerintah pusat.
menurut penjelasan bupati rifai, lokasi yang direncanakan untuk pembangunan radar berada di lahan milik tni angkatan udara (auri), tepatnya di kawasan lapter 1 yang mengarah langsung ke laut. posisi geografis tersebut dinilai strategis karena memiliki cakupan pandang luas untuk mendukung sistem pemantauan perairan.
“ini kegiatan pemerintah pusat untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, tentu kita welcome dan mempersilakan,” ujar rifai.
pernyataan tersebut menegaskan, pemkab bs tidak hanya menyetujui, tetapi juga siap memberikan dukungan administratif sesuai kewenangan daerah.
bagi pemerintah daerah, pembangunan radar bukan sekadar proyek fisik. lebih dari itu, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan memperkuat posisi bengkulu selatan dalam struktur pertahanan nasional serta meningkatkan rasa aman masyarakat.
selain membicarakan proyek radar, pertemuan tersebut juga membuka diskusi penting terkait status lahan yang saat ini digunakan sejumlah fasilitas milik pemkab bengkulu selatan.
beberapa aset daerah seperti kantor bupati, rumah sakit, perumahan gabungan dinas, dan fasilitas pemerintahan lainnya diketahui berdiri di atas lahan yang berkaitan dengan auri. kondisi ini memunculkan kebutuhan akan kejelasan administrasi dan legalitas kepemilikan.
rifai mengungkapkan, terdapat peluang penyelesaian persoalan tersebut dengan mencontoh mekanisme yang telah diterapkan di daerah lain, seperti palembang dan jambi. ia menyebut proses tersebut membutuhkan tahapan administratif yang terstruktur serta pembentukan tim khusus.
“nanti ada fase-fase yang segera kita lakukan dengan mempersiapkan segala administrasi dan tim yang ada,” ungkap rifai.
langkah tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak ingin persoalan lahan berlarut-larut tanpa kepastian hukum.
untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan, pemkab bs berencana melakukan koordinasi lintas lembaga. rifai menegaskan bahwa jalur komunikasi akan ditempuh melalui dprd, dpd ri, hingga tni au (auri).
“kita akan jalani ke dprd, ke dpd ri, dan melalui auri tentu kita lakukan lagi. kita harus tetap berjuang bagaimana lahan ini bisa diperjuangkan bersama-sama,” tegas rifai.
langkah tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian status lahan tidak bisa dilakukan secara sepihak. dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta institusi militer agar solusi yang dihasilkan memiliki dasar hukum kuat.
sebagai tindak lanjut, pemkab bengkulu selatan juga berencana melakukan kunjungan ke palembang dalam waktu dekat. kunjungan tersebut bertujuan mempelajari secara rinci mekanisme penyelesaian lahan yang telah berhasil diterapkan di daerah tersebut.
tim yang akan dibentuk nantinya akan menelaah prosedur administratif, skema legalisasi aset, serta pola kerja sama antarinstansi. harapannya, model penyelesaian serupa dapat diadaptasi untuk diterapkan di bengkulu selatan.
bagi rifai, langkah proaktif ini penting agar seluruh aset daerah memiliki kepastian hukum dan tercatat resmi sebagai milik kabupaten bengkulu selatan. kepastian tersebut akan mempermudah pengelolaan aset di masa mendatang serta menghindari potensi sengketa administratif.
rencana pembangunan radar dan pembahasan status lahan menunjukkan dua agenda besar yang saling berkaitan. di satu sisi, daerah mendukung program strategis nasional di bidang pertahanan. di sisi lain, pemerintah daerah juga ingin memastikan bahwa aset yang digunakan untuk pelayanan publik memiliki kejelasan hukum.
keduanya bukan hal yang bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik.
dengan dukungan pemerintah daerah terhadap proyek radar serta komitmen menyelesaikan persoalan lahan, bengkulu selatan kini berada di titik penting dalam perjalanan pembangunan wilayahnya. tidak hanya sebagai daerah administratif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional.
rifai berharap seluruh tahapan dapat segera direalisasikan sehingga pembangunan radar dapat berjalan sesuai rencana dan persoalan lahan memperoleh titik terang.
langkah ini sekaligus menegaskan bahwa bengkulu selatan tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur sipil, tetapi juga siap berkontribusi dalam agenda strategis negara.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Rabu, 4 Maret 2026

Berita Terkini

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAE

Berita Terpopuler

Berita Pilihan