Gedung Terbengkalai Disulap Jadi Pusat Layanan ODGJ, Langkah Nyata Pemkab Bengkulu Selatan
Dengan memanfaatkan gedung terbengkalai disulap jadi pusat layanan ODGJ alias Orang Dengan Gangguan Jiwa. Sumber foto : ROHIDI/RKa--
BACA JUGA:Jangan Terkecoh, Ini Cara Terbaik agar Terhindar dari Penipuan Pengajuan KUR BRI 2025
Menurutnya, setiap fasilitas yang masih layak harus diupayakan untuk diperbaiki dan difungsikan kembali sesuai kebutuhan masyarakat saat ini.
Selain gedung pelayanan, perhatian juga diberikan terhadap berbagai inventaris daerah lainnya, termasuk alat-alat berat milik pemerintah kabupaten.
Rifai mengungkapkan bahwa sejumlah alat berat saat ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena mengalami kerusakan atau kurang perawatan.
“Nanti akan kita data mana saja aset atau alat berat yang tidak terpakai. Jika masih memungkinkan untuk diperbaiki, akan kita perbaiki agar bisa dimanfaatkan kembali,” jelasnya.
BACA JUGA:Tertarik Ajukan Pinjaman KUR BRI 2025, Ini Tahapan yang Harus dilalui
Ia juga menekankan pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang dalam menjaga dan merawat inventaris daerah.
Ke depan, OPD diminta lebih bertanggung jawab terhadap pemeliharaan aset yang berada di bawah pengelolaannya agar tidak kembali terbengkalai.
Lebih jauh, Bupati Rifai menyampaikan langkah optimalisasi aset ini merupakan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang hasilnya diharapkan bisa dirasakan secara bertahap setiap tahun.
Ia optimistis bahwa dengan pengelolaan aset yang baik, perubahan dan kemajuan daerah akan terlihat secara nyata meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
BACA JUGA:KUR BNI 2025 Pilihan Ideal Pelaku Usaha Usia 21 Tahun yang Butuh Pinjaman Modal
“Kita ingin setiap tahun ada perubahan. Memang kebutuhan masyarakat sangat banyak, dan pemerintah daerah harus hadir di tengah masyarakat untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan begitu, percepatan kemajuan daerah bisa kita wujudkan,” ungkapnya.
Terkait efisiensi anggaran, Bupati Rifai tidak menampik penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi daerah.
Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan atau mengurangi program-program prioritas, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
“Pemanfaatan inventaris yang masih layak ini juga karena efisiensi anggaran. Dana transfer dari pusat memang menurun. Artinya, kita harus tetap berpikir bagaimana program tetap berjalan tanpa harus terpaku pada keterbatasan anggaran,” tegasnya.