Gedung Terbengkalai Disulap Jadi Pusat Layanan ODGJ, Langkah Nyata Pemkab Bengkulu Selatan

gedung terbengkalai disulap jadi pusat layanan odgj, langkah nyata pemkab bengkulu selatan bengkulu selatan (bs) - pemkab bs mulai menyiapkan langkah strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan tahun 2026. di tengah keterbatasan anggaran dan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat, bupati bs h. rifai tajuddin, s.sos menegaskan komitmennya untuk tetap menghadirkan pelayanan publik yang optimal, melalui pemanfaatan aset dan inventaris daerah yang selama ini belum dimaksimalkan. salah satunya, dengan memanfaatkan gedung terbengkalai disulap jadi pusat layanan odgj alias orang dengan gangguan jiwa. menurut bupati rifai, masih banyak fasilitas milik pemerintah daerah yang kondisinya terbengkalai atau kurang dimanfaatkan, padahal aset-aset tersebut sejatinya masih layak untuk diperbaiki dan digunakan kembali. baca juga:operasi malam hari, polsek kota manna amankan 355 botol miras ilegal dari warung remang-remang dengan pendekatan ini, pemerintah daerah tidak perlu membangun fasilitas baru yang membutuhkan anggaran besar, melainkan mengoptimalkan apa yang sudah tersedia. salah satu rencana konkret yang akan direalisasikan pada tahun 2026 adalah pemanfaatan gedung yang berada di belakang puskesmas m. taha. gedung tersebut direncanakan akan dialihfungsikan menjadi pusat pelayanan bagi odgj. fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat layanan kesehatan jiwa di bs yang selama ini masih terbatas. baca juga:toyota rush 2026, suv tangguh di medan jalan, tetap super irit dan lincah “seperti yang sudah kita rencanakan, gedung yang berada di belakang puskesmas m. taha akan kita sulap menjadi gedung pelayanan odgj. artinya, kita belum akan membangun fasilitas baru. kita memanfaatkan aset atau inventaris yang sudah ada,” ujar bupati. ia menilai, pemanfaatan aset yang ada merupakan langkah rasional sekaligus efisien di tengah kondisi fiskal daerah yang tidak sepenuhnya ideal. selain menghemat anggaran, kebijakan ini juga dinilai lebih cepat direalisasikan dibandingkan membangun gedung baru dari nol, yang membutuhkan perencanaan panjang dan biaya besar. bupati rifai menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin membiarkan aset-aset yang sudah dibeli dengan uang negara justru terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. baca juga:jangan terkecoh, ini cara terbaik agar terhindar dari penipuan pengajuan kur bri 2025 menurutnya, setiap fasilitas yang masih layak harus diupayakan untuk diperbaiki dan difungsikan kembali sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. selain gedung pelayanan, perhatian juga diberikan terhadap berbagai inventaris daerah lainnya, termasuk alat-alat berat milik pemerintah kabupaten. rifai mengungkapkan bahwa sejumlah alat berat saat ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena mengalami kerusakan atau kurang perawatan. “nanti akan kita data mana saja aset atau alat berat yang tidak terpakai. jika masih memungkinkan untuk diperbaiki, akan kita perbaiki agar bisa dimanfaatkan kembali,” jelasnya. baca juga:tertarik ajukan pinjaman kur bri 2025, ini tahapan yang harus dilalui ia juga menekankan pentingnya peran organisasi perangkat daerah (opd) yang berwenang dalam menjaga dan merawat inventaris daerah. ke depan, opd diminta lebih bertanggung jawab terhadap pemeliharaan aset yang berada di bawah pengelolaannya agar tidak kembali terbengkalai. lebih jauh, bupati rifai menyampaikan langkah optimalisasi aset ini merupakan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang hasilnya diharapkan bisa dirasakan secara bertahap setiap tahun. ia optimistis bahwa dengan pengelolaan aset yang baik, perubahan dan kemajuan daerah akan terlihat secara nyata meskipun di tengah keterbatasan anggaran. baca juga:kur bni 2025 pilihan ideal pelaku usaha usia 21 tahun yang butuh pinjaman modal “kita ingin setiap tahun ada perubahan. memang kebutuhan masyarakat sangat banyak, dan pemerintah daerah harus hadir di tengah masyarakat untuk menjawab kebutuhan tersebut. dengan begitu, percepatan kemajuan daerah bisa kita wujudkan,” ungkapnya. terkait efisiensi anggaran, bupati rifai tidak menampik penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi daerah. namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan atau mengurangi program-program prioritas, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. “pemanfaatan inventaris yang masih layak ini juga karena efisiensi anggaran. dana transfer dari pusat memang menurun. artinya, kita harus tetap berpikir bagaimana program tetap berjalan tanpa harus terpaku pada keterbatasan anggaran,” tegasnya. baca juga:sudah disurvei oleh pihak bank, kapan kur akan cair? cek jawaban dan kendalanya di sini! ia menambahkan, sektor kesehatan menjadi salah satu bidang yang tidak boleh terhambat oleh persoalan anggaran. menurutnya, pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, merupakan kebutuhan mendasar yang harus tetap diutamakan oleh pemerintah daerah. “program kesehatan masyarakat tidak mengenal istilah berhenti karena anggaran. pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat, dan pemerintah harus memastikan layanan itu tetap berjalan,” pungkas bupati rifai. dengan langkah optimalisasi aset ini, pemerintah kabupaten bengkulu selatan berharap dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, sekaligus menjawab tantangan keterbatasan anggaran tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.

Tag

• # inventaris
• # fiskal
• # jiwa
• # aset
• # pelayanan
• # pemkab
• # publik
• # kesehatan

Share

• 
• 
• 
• 
•