BENGKULU - Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) memberikan bimbingan teknis (Bimtek) insentif fiskal tahun 2024.
Kegiatan dipusatkan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Provinsi Bengkulu, Kamis 1 Agustus 2024.
Bimtek tentang penggunaan insentif fiskal 2024 ini diikuti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota dan kabupaten se-Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung.
Bertindak sebagai pemateri dalam Bimtek pengelolaan insentif fiskal tahun 2024, tim Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Kemenkeu RI.
Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemekeu RI, Jaka Sucipta melalui materinya dalam Bimtek Insentif Fiskal 2024 menerangkan, Pemda di Provinsi Bengkulu dapat meningkatkan kinerja dalam mengelola dana insentif fiskal dari pemerintah pusat.
BACA JUGA:Lengkap, Ini Rincian Tarif Tol Binjai-Langsa 2024
BACA JUGA:Persahabatan yang Bikin Iri, Soekarno Sampai Rela Jadi Mak Comblang Demi Mohammad Hatta
"Insentif fiskal itu sebagai apresiasi atas kerja keras pemda yang melaksanakan tugas dengan kinerja baik. Kita tahu sendiri alokasi untuk insentif fiskal dibagi atas kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan," ujar Jaka Sucipta.
Menurutnya, dengan adanya bimtek tersebut, pemerintah daerah dapat memaksimalkan pencapaian kinerja secara baik agar menerima insentif fiskal kembali.
"Harapannya bisa terkelola dengan baik. Sebab jika berhasil, bisa kembali mendapatkan insentif fiskal tahun 2025 nanti. Ini yang diharapkan bisa terwujud melalui adanya bimtek ini," ungkapnya.
BACA JUGA:Artis Ini Kontrak Nyawa Dengan Jin, Demi Tetap Terlihat Menjadi Kaya Raya
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bengkulu Bayu Andy Prasetya menjelaskan, penyaluran insentif fiskal guna membantu Pemda dalam pengendalian inflasi.
Sebab itu, dia mengajak pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu untuk dapat memaksimalkan kinerja guna mendapatkan insentif fiskal, terkhusus dalam beberapa sektor.
Seperti membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi dan percepatan realisasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Harapan kami ini bisa direalisasikan untuk program prioritas agar membawa dampak signifikan bagi daerah. Misalnya percepatan penanganan stunting hingga penggulangan kemiskinan ekstrem," ujar Bayu Andy.