BENGKULU - Tanpa berlama-lama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu segera membagikan 232 unit pompanisasi yang belum lama ini didapatkan sebagai bantuan dari pemerintah pusat.
Ini dilakukan agar segera dapat digunakan oleh penerima manfaat. Serta merupakan persiapan menghadapi kemungkinan terburuk El Nino.
Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu Raden Ahmad Denny mengatakan, dengan segera disalurkannya bantuan pompanisasi ke 10 kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu.
BACA JUGA:Gagal Raih WTP, 4 Catatan Diberikan BPK RI ke Pemda Kaur
BACA JUGA:Salat Idul Adha, Bupati dan Wabup Tidak Satu Tempat
Diharap dapat menyelamatkan warga Bengkulu dari kekeringan saat El Nino terjadi.
"Kita sama-sama khawatir jika dampak El Nino ini semakin buruk. Di antaranya menyebabkan kekeringan di seluruh wilayah Bengkulu. Karenanya bantuan pompanisasi ini harus segera disalurkan sebagai bentuk antisipasi. Terkait penyaluran dan pemanfaatan, kami sudah meminta dinas terkait di kabupaten/kota untuk memonitoring," jelas Ahmad Denny, Minggu 16 Juni 2024.
Selain itu, kata Ahmad Denny, Pemprov Bengkulu mendata areal persawahan yang ada. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi kemungkinan terburuk dalam suplai beras.
BACA JUGA:Menjelang Idul Adha, Tiga Bahan Pokok di Kaur Naik
BACA JUGA:Idul Adha 2024, Keluarga Radar Kaur Kurban Sapi, Pakai Sistem Ini Kurban Terasa Ringan
Pihaknya tentu harus mematikan hasil pandn dari uas areal persawahan Bengkulu. Itu cukup memenuhi kebutuhan pangan sekitar 2 juta jiwa sebagai total penduduk Bengkulu.
"Harus dipastikan hasil produksi beras dari seluruh persawahan di Bengkulu cukup untuk memenuhi kebutuhan 2 juta penduduknya. Sangat penting dibuat skema antisipasi yang merupakan tujuan dari pendataan ini," ujar Asisten II.
Lebih lanjut, dirinya berharap, agar Pemerintah Pusat memprioritaskan bantuan pengolahan beras yang standar untuk Provinsi Bengkulu.
Sebab, hingga sekarang Bengkulu belum memiliki fasilitas pengolahan beras yang sesuai standar. Karenanya peran serta dan dukunhan Pemerintah pusat masih sangat diperlukan.
“Bengkulu belum memiliki fasilitas pengolahan beras yang standar. Ini perlu menjadi perhatian prioritas pemerintah pusat supaya ada mesin pengolahan beras yang standar di sini,” tutupnya.*