BENGKULU SELATAN (BS) - Indikasi dugaan korupsi anggaran Program Replanting alias peremajaan kelapa sawit di Kabupaten BS kian menguat, Jumat 17 Mei 2024.
Pasalnya, dari penelusuran yang dilakukan oleh pihak Kejari BS sejak beberapa waktu lalu. Jaksa mulai menemukan beberapa kejanggalan yang diduga jadi momok penyelewengan ini.
Bahkan, Jaksa mulai menemukan bukti-bukti yang menguatkan adanya penyelewengan anggaran negara dalam program tersebut.
Jaksa meyakinkan jika kemungkinan besar akan ada kerugian negara dalam perkara ini.
BACA JUGA:Kepsek Diminta Tak Anggap Sepele Poin Syarat Ajukan Bantuan DAK
BACA JUGA:Sampah Kelilingi Kota, DPRD Pertanyakan Penerapan dan Penegakan Perda OPD Teknis
Hal itu muncul karena adanya modus fiktif lahan hingga pengadaan bibit yang dilakukan oleh Kelompok Tani (Poktan) yang dapat program tersebut.
Kajari BS Nurul Hidayah, SH, MH disampaikan Kasi Intel Hendra Catur Putra, SH, MH membenarkan, melalui Pidsus terus melakukan pengusutan dugaan korupsi Program Replanting.
Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil klarifikasi beberapa pihak. Banyak modus yang dilakukan oknum terkait untuk meraup keuntungan pribadi dari program tersebut.
Diantaranya, lanjut Kasi Intel, modus membuat data lahan yang fiktif. Permainan harga pengadaan bibit. Hingga pengelembungan anggaran persiapan lahan.
BACA JUGA:JANGAN SALAH! Kenali Jenis dan Peruntukan SIM di Indonesia, Ini Syarat dan Tarif Biaya Pembuatan
BACA JUGA:Polisi Larang Bali, Begini Pesan Kepsek
"Dari temuan kami di lapangan, memang ada indikasi kerugian negara disitu (program replanting sawit, red). Misalnya dari pengadaan bibit dan juga anggaran untuk persiapan lahan," ungkap Kasi Intel.
Tim Intel Kejari BS juga sudah turun ke lapangan beberapa kali untuk mengecek secara langsung lokasi replanting sawit.
Hasil temuan itu sudah dituangkan dalam berkas fullbaket dan fulldata, yang selanjutnya akan dijadikan bahan penyelidikan oleh Tim Pidsus.