BENGKULU - Tahun 2025 ini, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Utara (BU) mendapatkan dana bantuan pengendalian abrasi. Bantuan ini berasal dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII. Untuk total nilainya adalah Rp 65,5 miliar.
Kepala BWS Sumatera VII Medya Ramadan, ST mengatakan, adapun penerimaan dana bantuan pengendalian abrasi untuk kedua kabupaten di Provinsi Bengkulu ini. Yakni Kabupaten Kaur sebesar Rp 42,5 miliar, sedangkan Kabupaten BU adalah Rp23 miliar.
"Jadi untuk nilai dana bantuan penanganan abrasi yang diterima oleh kedua kabupaten ini bebeda-beda ya. Kaur di angka Rp 42,5 miliar. Sedangkan untuk BU Rp 23 miliar," kata Madya Ramadan, Senin 13 Januari 2025.
Dia lalu menyampaikan optimisme, bahwa alokasi anggaran ini dapat memberikan dampak positif terhadap kedua daerah penerima. Yakni dalam pengurangan risiko abrasi yang selama ini menjadi ancaman di wilayah pesisir Bengkulu.
“Kami berharap langkah ini mampu mengurangi dampak abrasi secara signifikan di kawasan pesisir laut Bengkulu,” ujarnya dalam keterangan pers.
BACA JUGA:Bakti Lingkungan, Polsek Muara Nasal Berupaya Mencegah Abrasi Sungai
BACA JUGA:Bupati Kaur Serahkan Bronjong, Tahan Abrasi dan Bendung Sungai Buat Irigasi
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu H Herwin Suberhani, SH, MH mengatakan, respon positif atas bantuan penanganan abrasi tersebut. Terlebih salah satu penerimanya adalah Kabupaten Kaur yang merupakan daerah pemilihan yang diwakilinya.
Herwin lalu, menyatakan, bahwa penting adanya koordinasi erat antara semua pihak terkait. Termasuk dengan pemerintah daerah, pusat dan lembaga legislatif. Ini guna memastikan anggaran tersebut tepat sasaran.
“Kami akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga ke tingkat pusat. Mengingat terbatasnya anggaran. Sinergi menjadi kunci agar pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Herwin.
Dia juga menyoroti, saat ini, aspirasi masyarakat Kabupaten Mukomuko untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Saat ini juga telah diajukan DPRD Provinsi Bengkulu kepada BWSS VII. Sebab menurutnya, hal itu merupakan krusial untuk menciptakan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah pesisir Bengkulu.
Sebab menurutnya, dengan berkurangnya risiko abrasi di kawasan pesisir. Diharapkan menjadi lebih aman dan produktif untuk mendukung keberlanjutan ekonomi lokal
"Penanganan abrasi bukan hanya soal infrastruktur. Tetapi juga upaya strategis untuk melindungi sumber penghidupan masyarakat pesisir yang mengandalkan sektor perikanan dan pariwisata," ungkap Herwin.
Selain itu, tambahnya, program ini juga dianggap selaras dengan upaya pelestarian lingkungan di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Karenanya, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan alokasi anggaran ini dengan maksimal. Ini melalui perencanaan dan pelaksanaan program yang matang.
Sementara itu, adanya rencana ini tentu sambut baik oleh masyarakat pesisir. Mereka berharap, langkah ini bukan hanya menjadi solusi jangka pendek. Tetapi juga memberikan dampak jangka panjang yang dapat dirasakan oleh generasi mendatang.