KORANRADARKAUR.ID- Kegiatan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih yang digelar di Lapangan Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu 6 November 2024 mendadak mencekam saat Menteri Pertanian Amran Sulaiman naik ke podium dan memangil para Kelapa Desa (Kades) yang menghadiri kegiatan tersbut.
Mencekamnya kegiatan tersbut karena Kementan mengeluarkan sikap tegas dan meminta Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi untuk mencopot atau memecat para distributor pupuk yang nakal.
Dilihat dari akun tiktok molimo Mentan terlihat kesal saat ia mengatakan ke salah satu Kades yang dipanggil di atas panggung dan menanyakan apakah pupuk subsidi di daerahnya sudah disalurkan dan sudah menyentuh para petani.
"Bapak belum ada tambahan pupuk di desanya?" tanya Amran kepada Kades asal Sumatra Selatan.
"Belum Pak," jawab Kades tersbut.
Mentan langsung memanggil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Andi Nur Alamsyah.
BACA JUGA:Kuota Pupuk Subsidi Ditambah Kementan, Simak Pesan Kadis Pertanian Kaur
BACA JUGA:Penyaluran Pupuk Subsidi di Bengkulu Capai 38.112 Ton, Cek Realisasi di Setiap Daerah di Sini
"Pak Dirut, apa permasalahan, berapa persen pupuk tersalur?" Mentan bertanya ke Direktur PT Pupuk Indonesia.
Belum sempat menjawab, Direktur PT Pupuk Indonesia, Mentan langsung mengeluarkan peringatan keras terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Mentan meminta Direktur PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi untuk memecat anak buahnya.
"Pak Dirut, tolong managernya dicopot deh. Ini perintah! Copot! Cek masing-masing yang tidak sampai. Aku minta segera dicopot. Ini perintah. Nggak boleh ditawar," tegas Mentan.
"Siap Pak," kata Dirut PT Pupuk Indonesia sembari mengangguk kepala.
Adanya ketegangan dalam kegiatan tersebut berawal dari adanya aduan dari para Kepala Desa (Kades) terkait tersendatnya penyaluran pupuk subsidi ke sejumlah daerah.
Dalam kesempatan tersebut Mentan menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto telah menambah kuota pupuk subsidi 100 persen dari jumlah kuota di tahun sebelumnya. Yang mana jumlah kuotanya menjadi 9,55 juta ton.
Saat ini Presiden Republik Indonesia telah menambah kuota 100 persen, bukan 50 persen tapi 100 seluruh Indonesia. Selain tentang pupuk subsidi juga Presiden RI juga telah memutihkan hutang para petani dan nelayan yang macet. Ini bukti sayangnya Presiden terhadap petani, UMKM dan masyarakat kecil Indonesia.