Dengan meningkatkan jangkauan pemerintah dan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan demokratis di daerah pemekaran baru, diharapkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat dicapai.
Namun di sisi lain, dalam menjalankan proses pemekaran wilayah tentunya akan menghadapi berbagai permasalahan.
Pemekaran wilayah harus berbanding lurus dengan kesiapan aspek tata kelola pemerintah dan pengelolaan pelayanan publik,
Adanya pemekaran wilayah akan berdampak pada semua bidang, termasuk ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta tata kelola pemerintahan yang menjadi ini dari sistem pemerintahan.
Pemekaran wilayah dianggap sebagai salah solusi dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah diatur syarat yang harus dipenuhi.
Syarat-syarat ini termasuk kemampuan ekonomi, potensi, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas, pertahanan dan keamanan, serta faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Selain itu, pembentukan daerah harus memastikan bahwa sarana dan prasarana pemerintahan terpenuhi.
Di daerah otonomi baru, tata kelola pemerintahan dan sarana prasarana sangat penting untuk sistem pelayanan. Tata kelola pemerintahan yang baik nantinya akan memberikan dampak terhadap kepercayaan publik yang baik, sehingga akan memudahkan proses pembangunan dan akan hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Selain itu, sarana prasarana juga membantu tata kelola pemerintahan, yang pada gilirannya berdampak pada sistem pelayanan kepada masyarakat yang secara tidak langsung akan turut mempengaruhi kepercayaan publik.*