Kepala BKD-PSDM Kaur Sifrihadi Sebut Kuota dan Formasi PPPK 2024

BINTUHAN – Informasi penting bagi yang ingin menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemda Kaur. Berkenaan dengan formasi PPPK Kaur tahun 2024.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kaur, Sifrihadi, SH, MM menyebut formasi PPPK Kaur tahun 2024. Meski ia belum bisa memastikan kuota PPPK yang akan didapat Kaur.

Formasi PPPK Kaur tahun 2024, lebih lanjut Sifrihadi, mulai dari tenaga teknis, tenaga guru dan tenaga kesehatan. Rincian pastinya masih menunggu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI.

“Hasil koordinasi usulan kuota PPPK Kaur direspon dengan baik Kemenpan-RB. Sekarang tinggal menunggu jumlah kuota dan rincian setiap formasinya,” ujar Kepala BKD-PSDM Kaur.

BACA JUGA:BBM Oplosan Marak di Bengkulu Selatan, Sudah Banyak Korban, Tiba-Tiba Kendaraan Mogok

BACA JUGA:Saat Banyak Keluhan Soal Parkir, Kini Seluruh Gerai Modern di Bengkulu Selatan Akan Dipungut Parkir

Sebelumnya Kaur sudah mengajukan kuota PPPK sejumlah 500. Kemudian ada usulan tambahan sehingga menjadi 700.

Sesuai dengan petunjuk dari Kemenpan-RB, tidak menutup kemungkinan di tahun 2024 akan ada dua kali penerimaan PPPK. Penerimaan PPPK akan dilaksanakan sesuai dengan arahan dari pusat. Sebab daerah sifatnya hanya melaksanakan kegiatan.

“Jika kuota PPPK telah turun, akan diumumkan sesuai tahapan yang ada. Sehingga bagi yang berminat dan memenuhi syarat dapat segera melengkapi syarat dan mendaftarkan diri,” terang Sifrihadi.

Sifrihadi mengakui, saat ini Pemda Kaur memang sangat membutuhkan PPPK, terutama di bidang tenaga teknis. Sebab PNS tenaga teknis yang benar-benar paham kendala teknis di lapangan masih sangat minim. 

BACA JUGA:Serentak di 27 Provinsi, Imunisasi Polio Maje Sasar 900 Anak Lebih

BACA JUGA:Kelawai

Misalkan tenaga teknis komputer, pertanian dan masih banyak lagi bidang teknis lainnya. 

Jumlah ASN yang ada di Pemda Kaur sebanyak 3.000 lebih. Dari jumlah tersebut masih sangat kurang. Idealnya ASN di sebuah kabupaten minimal 6.000 orang.