BTN Dorong Usut Tuntas Dugaan Kejahatan Kredit Perumahan di Bengkulu

RADAR KAUR BACAKORAN.CO – PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (Bank BTN), adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Perbankan.

Berkomitmen menjadi Bank yang melayani dan mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk utama, perbankan perseorangan, bisnis dan syariah.

BACA JUGA:Tenaga Honorer Bakal Diangkat Menjadi PPPK, Asalkan Penuhi Syarat Ini

Lebih lanjut, Direktur Utama Persero Tbk atau BTN Nixon L.P. Napitupulu buka suara terkait dengan audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2023. Audit tersebut menyangkut tentang fasilitas kredit perumahan.

Mengutip dari cnbcindonesia.com, hal ini terungkap dari Laporan Kinerja 2023 Deputi Bidang Investigasi BPKP. 

Dari laporan tersebut, BPKP tengah menjalankan forensik digital dalam fasilitas Kredit Yasa Griya (KYG) dan Kredit Pemilikan Lahan (KPL) BTN ke PT Asisya Catur Persada pada 2018.

BACA JUGA:Bimbing Guru, SMPN 11 Kaur Berbagi Praktik Komunitas Belajar

Nixon membenarkan, saat ini tengah dijalankan pemeriksaan menyangkut kasus ini. Hal ini terkait dengan kasus dugaan kejahatan atas kredit modal kerja kepada Asisya Catur Persada yang merupakan pengembang perumahan.

Bank BTN Terus Usut Kasus Dugaan Kejahatan Kredit Berlokasi di Bengkulu. Mulanya kasus ini mencuat setelah perumahan yang berlokasi di Bengkulu itu mengalami banjir.

BACA JUGA:Tunggakan BPJS Tembus Rp 149 Miliar, Terbesar Bukan Kaur Atau Seluma

Menyangkut hal ini, Nixon sendiri enggan berkomentar banyak. Pasalnya ia belum mengetahui secara detail terkait kasus ini. Selain itu, hal ini juga terjadi sebelum Nixon menjabat di direksi BTN.

"Itu rumah sudah jadi, cuma karena banjir (diusut). Sebenarnya saya juga nggak mengerti pasal korupsinya. Saya belum mengerti," terang Nixon.

BACA JUGA:BIKIN CEMAS! Segini Jumlah Peristiwa Gempa di Bengkulu dalam 3 Bulan Terakhir 

Ia mengatakan, nilai pemberian kredit dalam kasus ini terbilang kecil mengingat itu merupakan perumahan subsidi. Besaran kreditnya diperkirakan mencapai Rp 6 M, dengan kredit yang belum dilunasi atau outstanding Rp 1,5 M.