INI DIA Formula Baru Tarif PPh 21! Tidak Menambah Beban Pajak Pekerja

Reporter: Fenty Purnama Sari |

Editor: Dedi Julizar |

Selasa , 06 Feb 2024 - 20:18

FENTY/RKa SOSIALISASI : Bendahara OPD saat mengikuti sosialisasi PPh 21 TER di kantor KP2KP Bintuhan, Selasa 6 Februari 2024.--

BINTUHAN – Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bintuhan mengadakan sosialisasi penghitungan tarif Pajak Penghasilan (PPh 21).

Dengan mengundang bendahara OPD dan kecamatan. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari Selasa 6 Februari - Rabu 7 Februari 2024. Dengan narasumber Dwi Ardiansyah, Amd, A.Pj.

Kepala KPP Pratama Bengkulu Dua melalui Kepala KP2KP Bintuhan, Tri Setiyo Nugroho, SE mengatakan, saat ini pemerintah resmi menerapkan formula baru penghitungan tarif PPh 21 mulai Januari 2024.

Meski mekanismenya berubah, beban pajak pekerja tidak bertambah. Total jumlah pajak yang dipotong dari gaji pekerja setiap tahun tetap sama seperti sebelumnya.

Bedanya, apabila pemotongan PPh 21 khususnya untuk pegawai tetap masa pajak Januari 2024 sampai November 2024 lebih besar daripada sebelumnya, justru pada bulan Desember nanti jumlah pemotongan PPh Pasal 21 akan lebih ringan.

SOSIALISASI : Bendahara OPD saat mengikuti sosialisasi PPh 21 TER di kantor KP2KP Bintuhan, Selasa 6 Februari 2024.--

Demikian sebaliknya, jika pemotongan PPh 21 selama Januari sampai November 2024 lebih kecil. Maka, pada bulan Desember potongan PPh 21 akan menjadi lebih besar, yang jelas PPh 21 selama setahun tetap sama.

Hanya penyederhanaan perhitungan yaitu, dengan menghitung PPh-nya dari penghasilan bruto tinggal dikalikan tarif sesuai table acuan yang ada di PP 58 tahun 2023.

Formula baru itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pemerintah juga baru saja merilis aturan teknisnya lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Dengan aturan tersebut, pemerintah akan menerapkan mekanisme Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk menghitung besaran pajak pekerja.

Formula baru itu menyederhanakan cara penghitungan potongan PPh 21, yang selama ini berlaku sehingga memudahkan wajib pajak dan pemberi kerja saat mengurus pajak.

ini dia formula baru tarif pph 21!   tidak menambah beban pajak pekerja                            bintuhan – kantor pelayanan pajak pratama bengkulu dua melalui kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (kp2kp) bintuhan mengadakan sosialisasi penghitungan tarif pajak penghasilan (pph 21).
dengan mengundang bendahara opd dan kecamatan. kegiatan dilaksanakan selama dua hari selasa 6 februari - rabu 7 februari 2024. dengan narasumber dwi ardiansyah, amd, a.pj.
kepala kpp pratama bengkulu dua melalui kepala kp2kp bintuhan, tri setiyo nugroho, se mengatakan, saat ini pemerintah resmi menerapkan formula baru penghitungan tarif pph 21 mulai januari 2024.
meski mekanismenya berubah, beban pajak pekerja tidak bertambah. total jumlah pajak yang dipotong dari gaji pekerja setiap tahun tetap sama seperti sebelumnya.
baca juga:kenalkan digitalisasi sejak dini, sdn 10 kaur terapkan pembelajaran baru
bedanya, apabila pemotongan pph 21 khususnya untuk pegawai tetap masa pajak januari 2024 sampai november 2024 lebih besar daripada sebelumnya, justru pada bulan desember nanti jumlah pemotongan pph pasal 21 akan lebih ringan.
sosialisasi : bendahara opd saat mengikuti sosialisasi pph 21 ter di kantor kp2kp bintuhan, selasa 6 februari 2024.--
demikian sebaliknya, jika pemotongan pph 21 selama januari sampai november 2024 lebih kecil. maka, pada bulan desember potongan pph 21 akan menjadi lebih besar, yang jelas pph 21 selama setahun tetap sama. 
baca juga:berikut tips agar terhindar dari diare, ini pesan kepala puskesmas
hanya penyederhanaan perhitungan yaitu, dengan menghitung pph-nya dari penghasilan bruto tinggal dikalikan tarif sesuai table acuan yang ada di pp 58 tahun 2023.  
formula baru itu diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (pph 21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.
pemerintah juga baru saja merilis aturan teknisnya lewat peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 168 tahun 2023. dengan aturan tersebut, pemerintah akan menerapkan mekanisme tarif efektif rata-rata (ter) untuk menghitung besaran pajak pekerja.
baca juga:5 negara tujuan ekspor sawit, tahun ini ekspor turun, ini penyebabnya 
formula baru itu menyederhanakan cara penghitungan potongan pph 21, yang selama ini berlaku sehingga memudahkan wajib pajak dan pemberi kerja saat mengurus pajak.
"selama ini, skema pemotongan pajak karyawan dinilai memiliki kompleksitas yang tinggi dan dan skema perhitungan yang bervariasi. karena setiap bulan wajib pajak atau pemberi kerja harus menghitung ulang besaran potongan pajaknya. dengan menimbang berbagai komponen pengurang penghasilan bruto, seperti biaya jabatan, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak (ptkp)," ungkapnya.
narasumber dwi ardiansyah, amd, a.pj menyampaikan, melalui formula ter yang baru ini, cara menghitung pph dibuat lebih sederhana. wajib pajak atau pemberi kerja tidak perlu lagi menghitung ulang setiap komponen itu setiap bulan selain masa pajak terakhir untuk pegawai tetap.
pemerintah sudah mengatur besaran tarif dan membaginya ke dalam tiga kategori, yakni a, b, dan c. pengelompokan tarif efektif itu didasarkan pada besaran ptkp pekerja sesuai status perkawinan, dan jumlah tanggungannya.
baca juga:ini usul mendesak masyarakat pagulir saat musrenbangcam
ada jenis tarif efektif bulanan untuk pegawai tetap bergaji bulanan. serta tarif efektif harian untuk pegawai tidak tetap. tarif bulanan ter a berlaku untuk pekerja yang tidak kawin dan tidak punya tanggungan, tidak kawin dan punya satu tanggungan, serta kawin, tetapi tidak punya tanggungan.
ter b berlaku untuk pekerja yang tidak kawin, tetapi punya 2 sampai 3 tanggungan. serta pekerja yang kawin dan punya 1-2 tanggungan. sementara tarif ter c berlaku untuk pekerja yang kawin dan punya 3 tanggungan.
ter itu berkisar dari 0 persen sampai 34 persen, tergantung penghasilan bulanan, status perkawinan, serta jumlah tanggungan pekerja. pada praktiknya, masih banyak pekerja dan perusahaan yang bingung karena sosialisasi formula baru itu belum masif.
baca juga:fantastis! malaysia bangun jembatan sepanjang 120 km tembus hingga ke riau 
"jadi, untuk menghitung besaran pajak yang mesti dibayar tiap bulan selain masa pajak terakhir (desember,red), wajib pajak tinggal mengalikan jumlah penghasilan brutonya dengan tarif efektif sesuai kategori," ujarnya.
formula ter dipakai untuk menghitung besaran potongan pph 21 selama periode 11 bulan pertama, alias januari-november. sementara, untuk besaran pajak di bulan terakhir (desember,red), penghitungannya turut memakai formula tarif pajak lama.
baca juga:gila! 2 ayah garap anak tirinya, simak modusnya
caranya dengan mengurangi besaran pph 21 tahunan versi formula lama, dengan besaran pph 21 selama periode januari sampai november versi formula baru.
dwi juga mengatakan, pada akhirnya total potongan pajak yang harus dibayarkan pekerja selama setahun akan tetap sama dengan yang selama ini berlaku baik menggunakan skema penghitungan aturan lama maupun aturan yang baru.
“ini membuktikan tidak ada tambahan beban pajak yang baru bagi pekerja. formula ini hanya untuk memudahkan penghitungan pph daripada ribet menghitung komponen pengurang penghasilan tiap bulan, cukup sekali dihitung saat akhir tahun,” kata dwi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Rabu 7 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan