Kontroversi Permintaan Anggaran Rp 20 Triliun, Segini Kekayaan Menteri HAM Natalius Pigai

Reporter: Rega Jusa |

Editor: Dedi Julizar |

Minggu , 27 Oct 2024 - 13:19

Inilah sosok Menteri HAM Natalius Pigai. -Sumber foto: koranradarkaur.id-

KORANRADARDARKAUR.ID - Setelah dilantik sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengajukan permintaan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk kementeriannya, yang langsung memicu kontroversi di masyarakat.

Permintaan ini menjadi topik hangat di media sosial, terutama di platform X, di mana istilah "20 T" menjadi trending topic hingga Selasa, 22 Oktober 2024.

Dalam pernyataannya, Pigai mengungkapkan bahwa anggaran yang telah dialokasikan sebelumnya, yakni Rp 64 miliar, dirasa tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan isu hak asasi manusia di Indonesia.

"Kalau negara punya kemampuan, saya maunya anggaran Kementerian HAM di atas Rp 20 triliun. Saya bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM.

Saya bisa, kalau negara punya anggaran," ungkapnya dikutip dari okezone.com.

Pigai merinci rencana penggunaan anggaran yang diajukan, dengan penekanan pada pembangunan 10 pusat studi HAM di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa pusat studi ini akan berfungsi untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia di 80 ribu desa.

"Bagaimana, kalau saya bilang. Saya mau bangun 10 pusat studi HAM dan tiga jurusan HAM. Saya ingin gencarkan kesadaran HAM di seluruh Indonesia setiap desa," jelasnya.

Pengembangan pusat studi dan program edukasi di desa-desa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia dan memperkuat perlindungan terhadapnya.

Namun, permintaan anggaran yang sangat besar ini menimbulkan pertanyaan tentang prioritas penggunaan anggaran negara dan keberlanjutan program-program tersebut.

Menariknya, latar belakang harta kekayaan Natalius Pigai juga menjadi sorotan publik.

kontroversi permintaan anggaran rp 20 triliun, segini kekayaan menteri ham natalius pigai                            koranradardarkaur.id - setelah dilantik sebagai menteri hak asasi manusia (ham), natalius pigai mengajukan permintaan anggaran sebesar rp20 triliun untuk kementeriannya, yang langsung memicu kontroversi di masyarakat.
permintaan ini menjadi topik hangat di media sosial, terutama di platform x, di mana istilah "20 t" menjadi trending topic hingga selasa, 22 oktober 2024.
dalam pernyataannya, pigai mengungkapkan bahwa anggaran yang telah dialokasikan sebelumnya, yakni rp 64 miliar, dirasa tidak cukup untuk mewujudkan visi presiden prabowo subianto dalam penanganan isu hak asasi manusia di indonesia.
"kalau negara punya kemampuan, saya maunya anggaran kementerian ham di atas rp 20 triliun. saya bisa bangun, jangan anggap saya remeh. saya ini orang pekerja lapangan di ham.
saya bisa, kalau negara punya anggaran," ungkapnya dikutip dari okezone.com.
pigai merinci rencana penggunaan anggaran yang diajukan, dengan penekanan pada pembangunan 10 pusat studi ham di seluruh indonesia.
baca juga:gawat, mobil apv terbaru tidak disebut dalam promo oktober 2024
baca juga:sejumlah pati tni au pangkat bintang 2 dimutasikan panglima tni, ada yang non job
ia menjelaskan bahwa pusat studi ini akan berfungsi untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia di 80 ribu desa. 
"bagaimana, kalau saya bilang. saya mau bangun 10 pusat studi ham dan tiga jurusan ham. saya ingin gencarkan kesadaran ham di seluruh indonesia setiap desa," jelasnya.
pengembangan pusat studi dan program edukasi di desa-desa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia dan memperkuat perlindungan terhadapnya.
namun, permintaan anggaran yang sangat besar ini menimbulkan pertanyaan tentang prioritas penggunaan anggaran negara dan keberlanjutan program-program tersebut.
baca juga:kendarai apv manual jangan terbiasa gunakan kopling setengah, begini dampak negatifnya
menariknya, latar belakang harta kekayaan natalius pigai juga menjadi sorotan publik.
ia terakhir kali melaporkan kekayaannya ke komisi pemberantasan korupsi (kpk) pada tahun 2019, dengan total harta yang tercatat sebesar rp 4,37 miliar. 
dalam laporan tersebut, harta terbesar pigai. terdiri dari, surat berharga, dan kas masing-masing senilai rp 2 miliar. dia tidak memiliki harta berupa tanah, atau bangunan. juga hanya melaporkan satu kendaraan saja, yaitu mobil crv jeep tahun 2011, seharga rp 300 juta.
dari laporan tersebut, terlihat bahwa harta kekayaan pigai terbilang sederhana. dengan permintaan anggaran yang jauh lebih besar dari total harta kekayaannya, masyarakat mulai mempertanyakan rasionalitas dan keterkaitan antara latar belakang finansial pigai dengan permohonan anggaran tersebut.
baca juga:desa wisata tanjung bonai tanah datar miliki daya tarik tersendiri, simak di sini
banyak yang meragukan apakah anggaran sebesar itu benar-benar diperlukan dan akan digunakan secara efektif untuk program-program ham.
permintaan anggaran ini memicu beragam reaksi di kalangan publik dan pengamat. beberapa menganggap bahwa permintaan pigai terlalu ambisius dan tidak realistis, mengingat besarnya anggaran yang diperlukan.
kritikus berargumen bahwa, meskipun pentingnya isu hak asasi manusia tidak dapat dipandang sebelah mata, harus ada kejelasan dan transparansi dalam penggunaan dana publik.
sebaliknya, ada pula yang mendukung permintaan pigai, menilai bahwa investasi besar diperlukan untuk membangun infrastruktur dan program yang dapat mendukung peningkatan kesadaran ham di masyarakat.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Senin 28 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan