Kondisi Indonesia Pascakemerdekaan Belum Stabil, Ini Masalah yang Dihadapi!

Reporter: Riska Ayu K |

Editor: Dedi Julizar |

Selasa , 13 Aug 2024 - 17:01

Kondisi pascakemerdekaan Indonesia belum stabil, karena Belanda masih berusaha menjajah.-Sumber foto: www.detik.com-

kondisi indonesia pascakemerdekaan belum stabil, ini masalah yang dihadapi!                            koranradarkaur.id - proklamasi kemerdekaan indonesia menjadi momen bersejarah setelah perjuangan panjang melawan penjajah akhirnya indonesia bisa mengumumkan kemerdekaannya.
namun perjuangan setelah kemerdekaan belum usai, kondisi indonesia pascakemerdekaan belum bisa dikatakan stabil. karena ada banyak permasalahan yang belum terselesaikan.
pascakemerdekaan bangsa indonesia masih harus berjuang melawan sekutu yang kembali menjajah dan ingin mengusai indonesia.
pascakemerdekaan, bangsa indonesia menghadapi berbagai dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya yang menjadi bagian penting dari pembentukan identitas suatu negara.
baca juga:sama abdi negara, tapi berbeda status, inilah perbedaan antara pns dan pppk
baca juga:husein penggagas paskibraka dan pencipta lagu kemerdekaan, ada kisah uniknya
menurut buku pendidikan pancasila: perspektif sejarah perjuangan bangsa (2010) karya pandji setijo, indonesia juga menghadapi senegap tantangan dan permasalahan dalam negeri.
dikutip dari www.kompas.com, berikut adalah beberapa permasalahan yang dihadapi indonesia pascakemerdekaan:
1. demokrasi parlementer
baik secara de facto maupun de jure, negara republik indonesia sudah sah memiliki kemerdekaa.
namun, jalannya pemerintahan masih terlihat tidak stabil.
pancasila sebagai dasar negara dan sistem demokrasi liberal atau parlementer terdiri dari para menteri yang duduk dalam kabinet yang dipimpin oleh seorang menteri. 
mereka bertanggung jawab kepada dpr atau parlemen, bukan presiden.
meskipun presiden tidak dapat diganggu gugat, namun dapat dijatuhkan perlemen dan sewaktu-waktu parlemen juga dapat dibubarkan oleh presiden.
kondisi dasar negara dan undang-undangnya masih bersifat sementara setelah kemerdekaan dideklarasikan. 
hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dasar negara dan undang-undangnya dibuat secara cepat dan tergesa-gesa, sehingga undang-undang dasar yang di dalamnya terdapat pancasila sebagai dasar negara berada dalam pembukaannya. 
selain itu, undang-undang dasar dan pancasila belum mencapai kesepakatan yang sifatnya fundamental dan masih perlu dimatangkan untuk memenuhi keinginan setiap unsur yang terdiri dari masyarakat, golongan, agama, dan politik.
2. agresi belanda dan republik negara serikat
tahun 1948, agresi belanda terhadap indonesia terus berlanjut, dan pemerintahan berpusat di yogyakarta.
banyak pemimpin bangsa yang ditangkap dan diasingkan, di antara adalah presiden dan wakil presiden, serta sejumlah menteri. 
hal ini menyebabkan perjanjian roem royen dibuat di mana indonesia membentuk pemerintahan baru yang disebut republik negara serikat (ris), yang disesuaikan dengan uud 1945 atau konstitusi ris 1949. 
kondisi pemerintahan dan ketatanegaraan tetap sama, meskipun pemerintahan baru telah dibentuk.
akhirnya, lahir negara kesatuan republik indonesia (nkri) pada 17 agustus 1950, dengan undang-undang dasar sementara (uuds) 1950.
baca juga:menpan-rb tetapkan 10 syarat bagi honorer agar lolos seleksi pppk 2024, simak syartanya di sini
baca juga:sosok pahlawan yang mati di tangan bangsa sendiri, inilah kisah perjuangan dan tragis tan malaka
3. dekrit presiden 1959
indonesia masih menghadapi tantangan dalam jangka waktu lima tahun setelah nkri dan uuds 1950 ditetapkan.
salah satunya dalam menyelesaikan undang-undang 1945, yang didalamnya tercantum pancasila. 
sebagai hasil dari pemilu pertama yang tertunda, kemudian dibentuk badan pembentuk uud. kemudian badan itu berubah menjadi mpr.
setelah beberapa sidang, antar golongan masih terus berselisih paham dan berdebat tanpa menemukan titik terang. 
setelah melihat hal itu, presiden soekarno mengeluarkan dekrit presiden pada 5 juli 1959 yang menyatakan bahwa badan pembentuk uud harus dibubarkan.
kemudian, uud 1945 harus berlaku kembali. dengan uud 1945, sistem pemerintahan menggunakan demokrasi terpimpin. 
kemudian membentuk kabinet atas dasar efisiensi, efektif, serta mampu menanggulangi dan mengatasi permasalahan nasional.
walaupun, masih tercatat penyimpangan dalam kondisi kenegaraan pada periode waktu 1959 hingga 1965. salah satunya banyak kelembagaan negara belum terbentuk sesuai uud 1945.
baca juga:khodam pendamping penjaga setia pemiliknya, ini cara mengenali orang memiliki khodam pendamping
baca juga:pernah dengar tentang keunikan suku maya? yuk simak fakta menarik suku maya di sini!
4. orde baru
orde baru tercatat lahr pada tahun 1966 di bawah pimpinan jenderal soeharto, yang secara definitive diangkat sebagai presiden republik indonesia.
pada saat ini, banyak kelembagaan negara telah disesuaikan dengan amanat uud 1945.
sistem pemerintahan dan undang-undang yang dibuat oleh presiden dan dpr telah disesuaikan dengan amanat tersebut. 
pemerintah orde baru secara bertahap melakukan pembangunan nasional melalui program gbhn untuk mencapai tujuan nkri.
namun, saat menilai masa pemerintahan orde baru, masih banyak ditemui penyimpangan yang cukup menonjol, seperti pemusatan kekuasaan, otoriteritas pemerintahan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn). 
pada akhirnya, lahirlah masa reformasi pada tahun 1998, setelah presiden soeharto mengundurkan diri dari jabatannya selama 32 tahun. ***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Kamis 15 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan