KUA-PPAS APBD 2025 Disepakati! Ini Pendapatan Bengkulu Tahun Depan

BENGKULU - Unsur pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu bersama Gubernur Bengkulu Prof. Dr. drh. H Rohidin Mersyah, MMA melakukan penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2025.

Penandatanganan KUA-PPAS APBD Provinsi Bengkulu 2025 yang telah disepakati, berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA:MPP Bengkulu Selatan Lulus Verifikasi KemenPAN-RB dan Ortala, Ini Jumlah Pelayanannya

Dilakukan di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin 5 Agustus 2024 lalu. 

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Pajri mengatakan, dalam pembahasan bersama dengan Banggar dan TAPD Provinsi Bengkulu.

Untuk meraih kesepakatan dalam rancangan KUA-PPAS APBD Provinsi Bengkulu 2025.

Dicapai kesepakatan untuk pendapatan daerah sebesar Rp 2.411.915.605.400, sedangkan belanja daerah sebesar Rp 2.451.915.605.400.

BACA JUGA:8 Pasangan Mesra Terjaring Razia Bercumbu Dalam Hotel, 2 Bawa Sajam, 9 Pemuda Mabuk

"Telah dilakukan rapat konsultasi antara Banggar dan komisi-komisi, untuk mendapatkan masukan terkait pembahasan rancangan KUA dan PPAS APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025. Untuk Pembiayaan daerah disetujui dianggarkan sebesar Rp 40.000.000.000," jelasIhsan Fajri, Sabtu 10 Agustus 2024.

Terpisah, Gubernur Bengkulu Prof. Dr. drh. H Rohidin Mersyah, MMA menyapaikan, rasa syukur atas disetujui dan penandatanganan lebih awal KUA dan PPAS APBD Provinsi Bengkulu tahun 2025.

Menurutnya, lewat hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dapat lebih fokus pada program sasaran serta lebih terencana.

Ini menimbang anggaran yang dibutuhkan dalam untuk Pemilukada 2024 sangat besar. 

BACA JUGA:Beri Perhatian Khusus Terhadap Anak Stunting, Ini Langkah Dinas Kominfo Bengkulu Selatan

Dengan disetujuinya KUA-PPAS 2025 ini, kata Rohidin, anggaran kembali normal sehingga dapat digunakan lebih besar lagi untuk kegiatan pembangunan daerah.