Bawa Keranda Hingga Jalan Mundur, Jurnalis Demo DPRD dan KPI, Inilah Biang Keroknya

Reporter: Hery Kurniawan |

Editor: Dedi Julizar |

Sabtu , 01 Jun 2024 - 18:16

Sejumlah jurnalis di Bengkulu lakukan aksi damai di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu 29 Mei 2024. Foto: DOK/RKa--

bawa keranda hingga jalan mundur, jurnalis demo dprd dan kpi, inilah biang keroknya                            bengkulu - sambil membawa keranda jenazah hingga berjalan mundur serta menutup mulut dengan lakban hitam.
puluhan jurnalis yang tergabung dalam koalisi jurnalis bengkulu bersatu menggelar aksi damai di depan kantor komisi penyiaran indonesia (kpi) dan dprd provinsi bengkulu, rabu 29 mei 2024. 
aksi ini merupakan bentuk penolakan pada sejumlah pasal dalan rancangan undang-undang (ruu) penyiaran, karena dianggap mengancam kebebasan pers.
puluhan jurnalis yang ikut dalam aksi damai ini berasal dari sejumlah organisasi kewartawanan. seperti  alisansi jurnalis indonesia (aji), ikatan jurnalis televisi indonesia (ijti), aliansi media siber indonesia (amsi) dan lainnya.
baca juga:penjualan hewan kurban di bengkulu meningkat, ini jumlah kebutuhan kurban di setiap kabupaten
baca juga:waw! kasus hiv di bengkulu bertambah, penyebabnya bikin orang sehat senyum
dalam demo ini, dilakukan aksi menutup mulut dengan lakban warna hitam di depan kantor kpi bengkulu. kemudian melakukan aksi jalan mundur dengan membawa keranda mayat bertuliskan "mayat kebebasan pers" di depan kantor dprd provinsi bengkulu.
ketua aji bengkulu yunike karolina mengatakan, aksi tutup mulut menggunakan lakban hitam dilakukan sebagai tanda pembungkaman serta membatasi kerja-kerja jurnalistik.
ataupun kebebasan berekspresi secara umum. sedangkan aksi membawa keranda mayat sebagai tanda mati demokrasi serta jalan mundur menandakan mundurnya demokrasi di indonesia.
"kami dari koalisi jurnalis bengkulu bersatu menolak ruu penyiaran yang telah dibahas oleh dpr ri saat ini. sebab dalam ruu yang dibahas mengancam kebebasan pers dengan pasal pasal yang problematik," kata yunike.
baca juga:realisasi tktd bengkulu baru 37,87 persen, ini urutannya
baca juga:tabut sebagai pesona wisata budaya bengkulu, simak sejarah singkatnya 
ia menerangkan, ruu penyiaran versi maret 2024 dinilai mengancam kebebasan pers, berekspresi, demokrasi dan ham. 
seperti pada pasal 50b ayat 2 huruf c yang mengatur pelarangan praktik jurnalisme investigasi. padahal jurnalisme investigasi merupakan dasar dari jurnalisme profesional. 
lanjut yunike, jika pasal tersebut disahkan, maka publik hanya mendapat informasi seadanya. tidak ada liputan mendalam, sehingg kontrol sosial menjadi terbatas.
hal tersebut bertentangan dengan uu pers nomor 40 tahun 1999, pasal 4 ayat 2, bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
baca juga:kalah bersaing tingkat nasional, 10 paskibra kaur berpeluang di provinsi 
baca juga:mobil honda selalu favorit, tapi kenapa mobilio kurang diminati, ini alasannya
pada ruu penyiaran pada pasal 34 sampai 36 disebutkan, bahwa kewenangan kpi untuk melakukan penyensoran dan pembredelan konten di media sosial.
sebab, mengancam kebebasan konten kreator maupun lembaga penyiaran yang mengunggah konten di internet, konten siaran di internet wajib patuh pada standar isi siaran (sis) yang jelas-jelas mengancam kebebasan pers dan melanggar prinsip-prinsip ham.
"serta pasal-pasal tersebut mengancam kebebasan pers, tetapi juga kebebasan berekspresi. sehingga kita harus lawan pasal-pasal problematik, jegal dan jangan sampai lolos. aksi kita tidak hanya ini karena kita pastikan aspirasi yang kita sampaikan sampai ke dpr ri," terangnya
pada aksi tersebut, tambahnya, kpid bengkulu dan seluruh anggota dprd provinsi bengkulu menolak untuk menandatangani surat pernyataan penolakan ruu penyiaran.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Minggu 2 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan