DPR RI Dukung Prabowo Turunkan Pajak Pendidikan, Ini Penjelasannya

RADAR KAUR – Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi Demokrat Dede Yusuf mendukung rencana Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mau menurunkan bahkan membebaskan pajak pendidikan.

Dede Yusuf menilai langkah itu bisa meringankan beban orang tua menyekolahkan anaknya.

"Setuju, bagus sekali ini, mengurangi atau menghapus pajak pendidikan. Ini bisa membuat biaya pendidikan turun, sehingga orang tua siswa tidak akan berat membiayainya," kata Dede Yusuf.

Dia menyebut, komitmen itu juga harus didukung para penyelenggara pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi negara, bukan pendapatan negara.

"Asal ada komitmen dengan penyelenggara pendidikan untuk tidak memahalkan biaya pendidikan jika pajak dihapus. Kita harus berpikir bahwa pendidikan adalah investasi negara, bukan pendapatan negara," ujar Dede Yusuf.

Lebih lanjut, dikutip radarpekalongan.disway.id, Dede menyebut pajak yang mahal juga menjadi keluhan para penyelenggara pendidikan. Terlebih lagi, pemerintah meminta agar biaya pendidikan murah.

"Karena yang sering dikeluhkan para penyelenggara pendidikan. Adalah pajak yang mahal terutama untuk tanah dan izin-izin,” lanjutnya.

“Sementara pemerintah meminta agar biaya pendidikan harus murah, padahal investasi mereka besar. Akibatnya hanya yang bermodal besar yang bisa bertahan," ujarnya.

Sebelumnya, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menilai seharusnya pajak pendidikan nilainya serendah mungkin. Prabowo juga setuju jika pajak pendidikan dihapuskan, namun harus dikaji terlebih dahulu.

"Kemudian soal pajak, saya sangat setuju, saya akan menugaskan pakar saya menghitung. Tapi pajak untuk pendidikan harus serendah-rendahnya," kata Prabowo dalam sesi tanya jawab Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa ditayangkan di akun YouTube TvMU, Jum'at 24 November 2023.

Menurut Prabowo, pajak pendidikan yang tinggi tak masuk akal. Oleh sebab itu, dia menilai jika bisa, pajak pendidikan dihapuskan.

"Kalau bisa kita hapus untuk pendidikan, kalau bisa. Kalau bisa ya, tapi harus rendah. Karena apa? Juga masih kalau tidak salah kita pajak terhadap buku-buku sekolah, kemudian juga buku-buku impor beanya masih tinggi," ungkap Prabowo. (cw2)