LANGKAH BAGUS! Bengkulu Selatan Targetkan Nol Anak Putus Sekolah

BENGKULU SELATAN (BS) - Upaya memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan terus diperkuat oleh pemerintah daerah di BS.

Kali ini, langkah yang diambil tidak lagi sebatas program di tingkat kabupaten, melainkan diperluas hingga menyentuh lapisan paling bawah, yakni desa. Fokus utamanya jelas, targetkan nol anak putus sekolah dan memastikan tidak ada satu pun generasi muda yang kehilangan kesempatan belajar.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) BS menginisiasi gerakan kolektif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerintah desa, sekolah, hingga keluarga. Pendekatan ini dipilih karena persoalan putus sekolah dinilai tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan keterlibatan bersama agar solusi yang dihasilkan benar-benar efektif.

Kadis Dikbud BS Lusi Wijaya, M.Pd menegaskan, tantangan pendidikan saat ini bukan hanya soal akses, tetapi juga kesadaran dan kepedulian bersama.

“Masalah putus sekolah tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah. Harus ada gerakan bersama sampai ke tingkat desa,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam mendeteksi dan mencegah potensi anak berhenti sekolah sejak dini. Pemerintah desa, dalam hal ini, memiliki peran strategis karena lebih dekat dengan kondisi riil masyarakat.

Salah satu langkah konkret yang terus dioptimalkan adalah pemanfaatan berbagai program bantuan pendidikan. Mulai dari beasiswa, bantuan seragam sekolah, hingga dukungan dari Program Indonesia Pintar (PIP) dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), semuanya diarahkan untuk meringankan beban keluarga.

Namun, Lusi menegaskan bahwa bantuan saja tidak cukup tanpa didukung data yang akurat. Ia menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dalam melakukan pendataan anak usia sekolah secara menyeluruh.

“Data harus akurat. Jangan sampai ada anak yang luput dari perhatian. Pemerintah desa harus tahu siapa saja anak usia sekolah di wilayahnya dan memastikan mereka tetap belajar,” tegasnya.

Dengan data yang valid, pemerintah dapat bergerak lebih cepat ketika menemukan anak yang berpotensi putus sekolah. Intervensi pun bisa dilakukan lebih tepat sasaran, baik melalui bantuan maupun pendekatan sosial.

Selain itu, pendekatan langsung ke keluarga juga menjadi strategi penting dalam pencegahan. Berdasarkan pengalaman di lapangan, banyak kasus anak berhenti sekolah sebenarnya dipicu oleh masalah yang masih bisa diselesaikan, seperti kendala ekonomi ringan, kurangnya motivasi, hingga minimnya perhatian dari lingkungan sekitar.

“Kalau ada kendala, harus cepat ditangani. Bisa jadi masalahnya ekonomi, bisa juga karena kurangnya perhatian. Di sinilah pentingnya komunikasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah,” jelas Lusi.

Pendekatan ini diharapkan mampu membuka ruang dialog antara pihak sekolah dan keluarga, sehingga setiap permasalahan dapat dicari jalan keluarnya sebelum berujung pada keputusan anak untuk berhenti sekolah.

Tak hanya itu, Disdikbud juga terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Upaya ini dianggap penting untuk mengubah pola pikir yang masih berkembang di sebagian kalangan, seperti anggapan bahwa pendidikan bukan prioritas atau praktik pernikahan dini yang kerap menghentikan langkah anak dalam menempuh pendidikan.