ADUH! Setiap Tahun TPP ASN Bengkulu Selatan Selalu Terlambat, Inilah Jadi Biang Keroknya

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Dedi Julizar |

Rabu , 06 Mar 2024 - 18:29

Kabag Ortala Setkab BS Suwito, S.Sos, MM saat menjelaskan terkait penyebab keterlambatan pembayaran TPP bagi ASN, Rabu 6 Maret 2024. Foto: ROHIDI/RKa--

aduh! setiap tahun tpp asn bengkulu selatan selalu terlambat, inilah jadi biang keroknya                            bengkulu selatan (bs) - hampir setiap tahun asn di lingkungan pemkab bs terus mengeluhkan proses pencairan tambahan penghasilan pegawai (tpp)/bulannya.
pasalnya, proses pencairan tpp tersebut selalu mengalami keterlambatan. padahal, anggaran untuk pembayaran tpp sudah tersedia. namun, pembayaran masih saja terlambat.
menanggapi hal itu, kabag organisasi dan tata laksana (ortala) setkab bs suwito, s.sos, mm menyampaikan, memang proses pencairan tpp bagi asn sering mengalami keterlambatan.
kendati demikian, suwito mengaku, keterlambatan proses pencairan tpp tersebut bukan disengaja. namun, memang disebabkan beberapa kendala.
baca juga:mengejutkan! 10 parpol pemenang pemilu di bs tak bisa usung cakada tanpa kualisi, ini penyebabnya
baca juga:waduh! bupati bengkulu selatan tidak boleh lagi melakukan mutasi pejabat, simak penyebabnya
salah satu kendala yang paling sering terjadi yakni, setiap tahunnya ada perubahan regulasi terkait pembayaran tpp bagi seluruh asn di indonesia, termasuk di kabupaten bs.
sehingga, dampaknya akibat adanya perubahan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat itu sistem proses pencairan menjadi berubah total dari biasanya.
seperti tahun 2023 lalu, pemerintah pusat menerbitkan permendagri ri nomor: 15 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan apbd 2024. dalam peraturan itu juga da disebutkan beberapa ketentuan pembayaran tpp asn.
"ya, memang setiap tahun sering terjadi keterlambatan proses pencairan tpp. itu tak lain karena ada beberapa perubahan regulasi dari pemerintah pusat," kata suwito.
baca juga:nasdem bs bakal terima dana banpol ratusan juta setiap tahun, ini sebab dan rumusnya
baca juga:musang ranmor di kaur beraksi di 2 tkp, satu terekam cctv
dijelaskan kabag, beberapa ketentuan dalam regulasi yang dimaksud terbagi menjadi beberapa bagian. diantaranya, perbedaan jumlah besaran pembayaran tpp sesuai jabatan, kinerja dan tempat tugas asn.
seperti contohnya, para pejabat struktural dan fungsional yang ada di lingkungan inspektorat. dalam aturan permendagri, pejabat di inspektorat ttp nya harus lebih tinggi dibandingkan dengan opd lainnya.
namun, jumlah besaran tetap masih dibawah pejabat sekda. kemudian, pejabat di lingkungan ukpbj yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah.
"sehingga, angka besarannya digerak menyesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh permendagri tersebut," jelas kabag.
baca juga:sangat ampuh! 5 cara menghilangkan bekas luka di kaki yang sudah menghitam
baca juga:pppk tersenyum! berikut daftar gaji baru pppk sesuai perpres 11 tahun 2024
bukan hanya itu, sambung suwito, persoalan lain yang jadi penghambat proses pencairan tpp juga dikarenakan ada beberapa bagian penilaian dalam pemberian tpp ke asn.
contohnya, dalam pemberian tpp ke asn terbagi menjadi 6 kriteria yakni, beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya (pol).
akibat penghitungan tersebut baru kelar hingga akhir tahun 2023 yang lalu. pihaknya terpaksa baru bisa memasukkan rancangannya kedalam sistem proses tpp permendagri.
bahkan, sampai saat inj masih dalam proses rekomendasi. karena, pemberian rekomendasi itu masih dalam kondisi rigid. sehingga, masih harus mempedomani ketentuan yang ada permendagri tersebut.
baca juga:catat! ini jadwal pembayaran thr pns, pppk, tni dan polri 
baca juga:kualifikasi piala dunia, timnas indonesia diperkuat 7 pemain naturalisasi, berikut nama-namanya
"intinya keterlambatan ttp yang hampir setiap tahunnya itu karena adanya regulasi-regulasi baru," beber suwito.
akibat beberapa perubahan tersebut, tentu akan ikut berubah dalam segi birokrasi. sementara, untuk penyederhanaan birokrasi itu terbagi menjadi 3 tahapan.
diantaranya, penyederhanaan struktur, penyederhanaan jabatan fungsional dan penyederhanaan penetapan sistem kerja.
namun, penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan tidak serta-merta bisa dilakukan sekaligus. semuanya bisa berubah dengan jabatan, anjab dan sebagainya yang terjadi akibat perubahan seperti mutasi.
"sampai saat ini kami masih melakukan verifikasi terkait besaran tpp. semoga dalam minggu ini semuanya sudah selesai dan tpp akan segera dibayarkan," demikian kabag.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Kamis 7 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan