Program PSR 2026 Digeber, Petani Sawit Bengkulu Selatan Naik Kelas

BENGKULU SELATAN (BS) - Upaya memperkuat sektor perkebunan terus menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten BS dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para petani.

Salah satu langkah strategis yang kembali digencarkan adalah pelaksanaan Program PSR alias Peremajaan Sawit Rakyat, yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit milik warga.

Program ini dijalankan melalui Dinas Pertanian BS dengan menyasar lahan-lahan sawit yang dinilai sudah tidak lagi produktif. Seiring bertambahnya usia tanaman, produktivitas kelapa sawit memang cenderung menurun, sehingga diperlukan peremajaan dengan bibit baru yang lebih unggul agar hasil panen dapat kembali meningkat.

PSR tidak hanya sekadar mengganti tanaman lama dengan yang baru, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi sektor perkebunan rakyat menuju sistem yang lebih modern dan berkelanjutan. Dengan penggunaan bibit berkualitas, teknik budidaya yang lebih baik, serta pendampingan intensif, program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani secara signifikan.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pendanaan kembali digelontorkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pada tahun 2026, target peremajaan kebun sawit di Bengkulu Selatan ditetapkan mencapai 500 hektare. Angka ini menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam mempercepat peningkatan produktivitas sektor perkebunan.

Kabid Perkebunan Dinas Pertanian BS Arief Budiman menjelaskan, program PSR merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan daerah. Kebijakan ini sejalan dengan visi pembangunan yang diusung oleh Rifai Tajuddin bersama Wakil Bupati Yevri Sudianto dalam memperkuat sektor unggulan daerah.

Menurut Arief, keberadaan program ini sangat penting untuk menjawab tantangan yang dihadapi petani sawit saat ini, terutama terkait penurunan hasil produksi akibat usia tanaman yang sudah tua. Dengan peremajaan, diharapkan kebun sawit rakyat dapat kembali produktif dan mampu bersaing di pasar.

Namun, di balik ambisi besar tersebut, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Hingga saat ini, capaian kesiapan lahan yang akan diremajakan masih jauh dari target. Dari total 500 hektare yang direncanakan, baru sekitar 130 hektare yang benar-benar siap untuk masuk tahap peremajaan.

Rendahnya angka kesiapan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berbagai faktor menjadi penyebab, mulai dari kendala administrasi, keterbatasan pemahaman petani, hingga persoalan teknis di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah terus mengintensifkan sosialisasi agar petani memahami manfaat program serta prosedur yang harus dilalui.

Selain itu, pendampingan juga terus diperkuat. Petani tidak hanya diberikan informasi, tetapi juga dibantu dalam proses pengurusan dokumen, pemetaan lahan, hingga persiapan teknis sebelum peremajaan dilakukan. Langkah ini dinilai penting agar proses berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Arief menegaskan, pihaknya tidak hanya fokus pada pencapaian target, tetapi juga memastikan kualitas pelaksanaan program. Pengawasan ketat akan terus dilakukan untuk menjamin bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta benar-benar memberikan manfaat bagi petani.

“Kami ingin program ini tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengawasan akan terus kami perkuat,” ujarnya.

Lebih jauh, program PSR juga diharapkan mampu memberikan efek berantai bagi perekonomian daerah. Dengan meningkatnya produktivitas kebun sawit, pendapatan petani akan naik, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Di sisi lain, peremajaan kebun sawit juga menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan sektor perkebunan. Tanaman yang lebih sehat dan produktif akan menghasilkan panen yang lebih optimal, sekaligus mengurangi tekanan terhadap pembukaan lahan baru.