Hutan Bengkulu Jadi Benteng Terakhir Hadapi Krisis Iklim di April 2026

BENGKULU - Keberadaan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu memiliki peranan penting sebagai benteng dalam menghadapi krisis iklim yang terjadi saat ini. Hutan tidak hanya berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga berperan dalam menyerap emisi karbon serta melindungi sumber daya alam. 

Sayangnya kondisi kawasan hutan di Bengkulu kini menghadapi ancaman serius seperti aktivitas  pembukaan lahan, perambahan, kebakaran hutan hingga alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit menjadi salah satu faktor yang berpotensi merusak kelestarian hutan.

Akibatnya Beberapa Kabupaten dan Kota di Bengkulu kerap dilanda cuaca ekstrim, berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca ekstrem tersebut dipicu aktivitas tiga bibit siklon tropis di Samudra Hindia, termasuk bibit siklon 90S yang membawa angin kencang hingga 35 knot serta hujan lebat. 

BACA JUGA:Alarm Merah Hutan Bengkulu Selatan, Ribuan Hektare HL Jadi Kebun Sawit

BACA JUGA:Kemenhut RI Bekukan 2 Izin Perusahaan Perusak Hutan Bengkulu Hingga Lampung, Ini Luasnya!

Direktur NGO Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Adi Junedi, menegaskan bahwa hutan memiliki peran sangat penting dalam menghadapi dampak krisis iklim.

“Hutan merupakan tameng alami yang melindungi masyarakat dari berbagai risiko bencana ekologis. Namun tameng tersebut kini semakin rapuh akibat perambahan dan alih fungsi lahan. Karena itu, upaya menjaga hutan harus menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Adi Junedi, Kamis 12 Maret 2026.

Berdasarkan analisis citra satelit yang dilakukan KKI Warsi Junedi menyampaikan pada awal tahun 2026, tercatat adanya sebaran titik api di sejumlah kabupaten dan kota di Bengkulu. 

"Total ditemukan 67 titik api, dengan tiga di antaranya berkategori confidence tinggi. Data ini menjadi peringatan bahwa potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2026 perlu diantisipasi secara serius," ujarnya.

Mengingat pentingnya peran hutan dalam menghadapi perubahan iklim, Junedi mengatakan KKI Warsi bersama masyarakat serta para pemangku kepentingan terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat perlindungan hutan sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat. 

"Upaya tersebut antara lain melalui penguatan mitigasi kebakaran hutan dengan membentuk kelompok masyarakat patroli hutan, memfasilitasi pengusulan perhutanan sosial di enam desa pada tiga kabupaten di Bengkulu, serta memperkuat tata kelola hutan yang berkelanjutan," kata dia.

Junedi melanjutkan program perhutanan sosial juga diperkuat melalui pembentukan forum dan kelompok kerja perhutanan sosial di tingkat daerah, serta pemberdayaan pemuda dan perempuan desa dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Pendekatan ekonomi konservasi juga mulai didorong melalui pemberian insentif bagi masyarakat yang menjaga hutan. Upaya adaptasi perubahan iklim juga dilakukan melalui penanaman mangrove serta pendampingan desa dalam implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim)," papar Junedi.

Junedi juga menghimbau menjaga hutan tidak hanya menjadi tugas pemerintah atau organisasi tertentu, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari masyarakat desa, pemerintah daerah, dunia usaha hingga masyarakat luas. Upaya sederhana seperti tidak membuka lahan dengan cara membakar, menjaga kawasan hutan dari perambahan, serta mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat menjadi langkah nyata melindungi lingkungan.