19 Desa di Maje Rampung Input SIPD

MAJE – Proses penginputan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berupa program rencana kerja desa ke website Kementerian Dalam Negeri dijadwalkan berakhir pada 30 Januari 2026.

Berdasarkan laporan dari pihak kecamatan, 19 desa yang ada di Kecamatan Maje, telah rampung proses penginputan SIPD sebelum batas waktu yang ditentukan.

Camat Maje Sarpazian, S.Sos melalui Sekcam Maje, Zahwan, SE seluruh pemerintah desa di Kecamatan Maje telah melaksanakan kewajiban penginputan SIPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA:Mayoritas Desa di Kecamatan Maje Usulkan Pembangunan Fisik Melalui SIPD RI

BACA JUGA:Pemenang Lomba Bertutur Perpusipda Diminta Serahkan Rekening, Cek Kegunaannya di Sini!

Meskipun waktu penutupan penginputan masih cukup panjang, namun desa-desa telah menyelesaikannya lebih awal.

Zahwan menjelaskan, dalam proses penginputan SIPD, sejumlah desa sempat mengalami kendala teknis.

Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan jaringan internet serta lambannya sistem website SIPD akibat tingginya jumlah pengguna yang mengakses secara bersamaan dari berbagai daerah.

BACA JUGA:SIPD RI Gangguan, Daerah Diminta Sabar Menunggu, Sampai Kapan?

BACA JUGA:2026 Pengumpulan Zakat PNS Kaur Melalui SIPD

Untuk menunjang kelancaran penginputan, dibutuhkan kecepatan jaringan internet minimal 100 Mbps agar proses input data dapat berjalan optimal.

“Selain kendala jaringan, ditemukan pula beberapa desa yang mengalami masalah pada akun SIPD, seperti username yang tidak valid, sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait untuk melakukan perbaikan akun sebelum proses penginputan dapat dilanjutkan,” terangnya, Rabu 28 Januari 2026.

Lebih lanjut, Zahwan menyampaikan, desa-desa yang terakhir menyelesaikan penginputan SIPD di Kecamatan Maje adalah Desa Tanjung Baru, Desa Kedataran dan Desa Tanjung Beringin. Namun saat ini, seluruh data program rencana kerja desa telah berhasil diinput dan dinyatakan selesai.

Dia mengatakan, pentingnya penginputan SIPD bagi pemerintahan desa. Karena SIPD menjadi dasar perencanaan pembangunan dan penganggaran desa yang terintegrasi dengan pemerintah daerah hingga pusat.