Pelanggaran Pemilu 2024 Dapat Diselesaikan Melalui Jalur Politik, Begini Caranya

Reporter: Etika |

Editor: Dedi Julizar |

Senin , 26 Feb 2024 - 20:41

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Sumber foto: disway.id--

pelanggaran pemilu 2024 dapat diselesaikan melalui jalur politik, begini caranya                            radar kaur bacakoran.co – calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 mahfud md mengatakan, pelanggaran pemilihan umum (pemilu) 2024 dapat diselesaikan melalui jalur politik berupa hak angket di dewan perwakilan rakyat (dpr).
"jalur politik bisa ditempuh oleh anggota partai politik (parpol), yang arenanya adalah dpr. semua anggota parpol di dpr mempunyai legal standing untuk menuntut angket. adalah salah mereka yang mengatakan bahwa kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan melalui angket. bisa, dong," kata mahfud dalam keterangannya di jakarta, yang dikutip jpnn.com, senin 26 februari 2024.
dia menjelaskan, bahwa sebagai peserta pemilu 2024.
paslon tidak bisa menempuh jalur politik, melainkan hanya melalui jalur hukum, lewat badan pengawas pemilu (bawaslu) dan mahkamah konstitusi (mk).
baca juga:dkpp kembali menyidang ketua dan 4 anggota bawaslu, inilah persoalan yang disampaikan
baca juga:coming soon! event kelender provinsi bengkulu segera dirilis 
kendati demikian, calon presiden (capres) nomor urut 3 ganjar pranowo dan cawapres nomor urut 1 muhaimin iskandar bisa langsung menggugat hasil pemilu 2024 melalui dua jalur, jalur politik dan jalur hukum.
karena selain sebagai peserta pilpres 2024, mereka juga merupakan tokoh parpol.
"saya paslon peserta pilpres 2024, tak bisa menempuh jalur politik, namun masuk melalui jalur hukum. mas ganjar dan cak imin bisa melalui dua jalur, karena selain peserta pilpres, mereka juga tokoh parpol," jelas mahfud.
untuk diketahui, muhaimin yang berpasangan dengan capres anies baswedan merupakan ketua umum (ketum) partai kebangkitan bangsa (pkb).
baca juga:selamat! tidak ada phk massal untuk honorer di 2024, simak penjelasannya
sedangkan ganjar pranowo, pasangan mahfud md di pilpres 2024 adalah kader pdi perjuangan.
lebih lanjut mahfud menyebutkan, paling tidak ada dua jalur resmi untuk menyelesaikan kekisruhan pemilu 2024.
pertama ialah jalur hukum melalui mk, yang bisa membatalkan hasil pemilu selama ada bukti dan hakim mk berani.
kedua, adalah jalur politik melalui hak angket di dpr, yang tidak bisa membatalkan hasil pemilu. tetapi bisa menjatuhkan sanksi politik kepada presiden.
baca juga:timnas indonesia tak gentar hadapi lawan kuat , ini rahasianya 
sementara itu, ganjar pranowo mengusulkan hak angket dan hak interpelasi untuk pemilu 2024 saat mengadakan rapat bersama tim pemenangan nasional (tpn) ganjar-mahfud di jakarta, pada 15 februari 2024.
"jika dpr tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi dpr untuk mengkritisi kecurangan pada pilpres 2024," kata ganjar.
hak angket merupakan hak dpr ri untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
serta diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
baca juga:hati-hati! tunjangan sertifikasi guru bisa dihentikan, karena beberapa hal ini
hingga kini, usulan ganjar itu disambut baik oleh pdi perjuangan dan partai persatuan pembangunan (ppp).
namun, partai politik lain pendukung paslon nomor urut 2 prabowo-gibran, seperti partai golkar dan partai demokrat, serta partai-partai di barisan koalisi indonesia maju menolak usulan tersebut.
politikus pdi perjuangan adian napitupulu mengatakan, sukarelawan paslon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3 membuka komunikasi untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan pemilu 2024.
aktivis 1998 itu menekankan fraksi pdi perjuangan di dpr solid mendukung usul hak angket.
baca juga:ternyata ini biang keroknya! bikin emak-emak pusing
"siapa yang mendiamkan kecurangan, dia berlaku curang. siapa yang mendiamkan kejahatan, juga akan berlaku jahat. siapa yang mendiamkan kekerasan, sesungguhnya juga melakukan kekerasan," tegas adian.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Selasa 27 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan