CACAM! TGR Perjalanan Dinas Tembus Rp 3,5 M, Anggota dan Sekretariat DPRD BS Bayar Nyicil

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Dedi Julizar |

Minggu , 25 Feb 2024 - 20:48

Beginilah kondis Gedung DPRD Kabupaten BS yang tampak mewah namun ternyata masih memiliki TGR sesuai LHP BPK RI, Minggu 25 Februari 2024. Foto: ROHIDI/RKa--

BENGKULU SELATAN (BS) - Seperti diketahui, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI beberapa waktu lalu.

Ternyata ada temuan kelebihan bayar sekaligus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang harus diselesaikan Sekretariat DPRD Kabupaten BS dalam kurun waktu 60 hari semenjak LHP keluar.

Tidak tanggung-tanggung, kelebihan bayar yang harus dipertanggungjawabkan oleh Sekretariat DPRD BS maupun anggota DPRD BS mencapai Rp 3,5 Miliar (M).

Kelebihan bayar yang timbul tersebut rata-rata merupakan biaya perjalanan dinas yang dilakukan Sekretariat DPRD BS dan 25 Anggota DPRD BS tahun anggaran 2023 lalu.

Menariknya, berdasarkan informasi yang berhasil diperoleh Radar Kaur (RKa), Minggu 25 Februari 2024. Untuk menuntaskan TGR tersebut, DPRD BS melakukan pengembalian dengan cara mencicil.

Bahkan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Sekretariat DPRD telah menjalin perjanjian kerja sama dengan Kejari Kabupaten BS sejak beberapa hari lalu.

Menanggapi hal tersebut, Kajari BS Nurul Hidayah, SH, MH disampaikan Kasi Intel Hendra Catur Putra, MH membenarkan, jika pihak DPRD BS telah menjalin kerja sama dengan Kejari BS terkait hal itu.

Hanya saja, sampai sejauh ini belum ada upaya yang maksimal dilakukan oleh Sekretariat DPRD maupun anggota DPRD BS.

Terbukti, dari total keseluruhan TGR mencapai Rp 3,5 M, sampai saat ini baru satu orang anggota DPRD BS yang melakukan pengembalian dengan cara nyicil.

"Terakhir informasi yang kami dapat, Kamis (22 Februari 2024, red) lalu baru satu orang yang nyicil (pengembalian TGR, red)," kata Kasi Intel.

cacam! tgr perjalanan dinas tembus rp 3,5 m, anggota dan sekretariat dprd bs bayar nyicil                            bengkulu selatan (bs) - seperti diketahui, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (lhp) dari badan pemeriksaan keuangan (bpk) ri beberapa waktu lalu.
ternyata ada temuan kelebihan bayar sekaligus tuntutan ganti rugi (tgr) yang harus diselesaikan sekretariat dprd kabupaten bs dalam kurun waktu 60 hari semenjak lhp keluar.
tidak tanggung-tanggung, kelebihan bayar yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekretariat dprd bs maupun anggota dprd bs mencapai rp 3,5 miliar (m).
kelebihan bayar yang timbul tersebut rata-rata merupakan biaya perjalanan dinas yang dilakukan sekretariat dprd bs dan 25 anggota dprd bs tahun anggaran 2023 lalu.
baca juga:3 korban hanyut di sungai kedurang belum juga ditemukan, di sini tim fokus melakukan pencarian
baca juga:kabar gembira penerimaan cpns akan segera dibuka lulusan sma/smk dan s1, berikut jadwal dan cara daftarnya
menariknya, berdasarkan informasi yang berhasil diperoleh radar kaur (rka), minggu 25 februari 2024. untuk menuntaskan tgr tersebut, dprd bs melakukan pengembalian dengan cara mencicil.
bahkan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sekretariat dprd telah menjalin perjanjian kerja sama dengan kejari kabupaten bs sejak beberapa hari lalu.
menanggapi hal tersebut, kajari bs nurul hidayah, sh, mh disampaikan kasi intel hendra catur putra, mh membenarkan, jika pihak dprd bs telah menjalin kerja sama dengan kejari bs terkait hal itu.
hanya saja, sampai sejauh ini belum ada upaya yang maksimal dilakukan oleh sekretariat dprd maupun anggota dprd bs.
baca juga:desa di kaur ini layak disebut semaku 
baca juga:waw! sambut bulan puasa 2024, harga beras di bengkulu selatan tembus rp 50 ribu/kulak
terbukti, dari total keseluruhan tgr mencapai rp 3,5 m, sampai saat ini baru satu orang anggota dprd bs yang melakukan pengembalian dengan cara nyicil.
"terakhir informasi yang kami dapat, kamis (22 februari 2024, red) lalu baru satu orang yang nyicil (pengembalian tgr, red)," kata kasi intel.
sementara, mengenai lambatnya proses pengembalian tgr tersebut. pihak kejari bs masih menunggu suarat pernyataan yang menyatakan kesanggupan dulu dari pihak dprd.
jika surat tersebut sudah ada, maka pihaknya akan segera melakukan pemanggilan terhadap sekretariat dprd dan anggota dprd kabupaten bs.
baca juga:sman 4 kaur lomba senam antara kelas, keterangan kepsek bikin terkejut 
baca juga:peduli sesama, beginilah yang dilakukan smpn 8 kaur 
"kita masih menunggu surat pernyataan mereka. kalau sudah, baru akan kami panggil," demikian hendra.
sementara itu, kasi pidsus kejari bs dafit riadi, sh mengingatkan, agar sekretariat dan anggota dprd bs segera mengembalikan kelebihan bayar biaya perjalanan dinas tahun 2023 yang menjadi temuan bpk.
"kami sarankan kepada sekretariat dewan, khususnya para anggota dewan agar segera mengembalikan kelebihan bayar biaya perjalanan dinas temuan bpk ri," tegas dafit. 
kasi pidsus menerangkan, jika kelebihan bayar perjalanan dinas dikembalikan seluruhnya sebelum jatuh tempo, hal itu akan menjadi catatan positif bagi sekretariat dprd dan pemkab bs.
baca juga:hindari musibah, inilah lokasi tidak layak untuk ditempati
baca juga:smkn 3 kaur family gathering dan pengukuan osis di pantai laguna
sebab, ada progres yang baik dalam menyelesaikan temuan bpk. tapi jika penyelesaian temuan bpk tersebut molor, tentu akan menjadi catatan buruk bagi pemkab bs.
tidak hanya itu, perkara tersebut bisa menyeret ke ranah hukum. karena temuan bpk yang tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari sejak lhp diberikan, sudah masuk kategori kerugian negara.
"kalau cepat diselesaikan, tentu ada dampak positifnya untuk daerah. artinya progres penyelesaian temuan bpk berjalan cepat.tapi kalau tidak tuntas sampai batas waktu, bisa saja diusut secara hukum," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Senin 26 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan