Enam Program Prioritas Kaur 2026 Disahkan, Tanjung Aur Minta Jatah Perbaikan Jalan!

MAJE - Ada enam program prioritas Pemerintahan Kabupaten Kaur dalam rencana pembangunan daerah tahun 2026 nanti.

Keenam program tersebut akan menjadi fokus utama alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Adapun bidang yang mendapatkan perhatian sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan serta kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta urusan sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam dokumen APBD 2026, total anggaran yang ditetapkan mencapai Rp 831,6 miliar. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 855,3 miliar, sehingga terjadi defisit anggaran sekitar Rp 23,5 miliar. Untuk menutup defisit tersebut sekaligus memperkuat pelaksanaan program prioritas, pemerintah daerah juga mengalokasikan pembiayaan sebesar Rp 24,5 miliar. Langkah ini diharapkan mampu memastikan seluruh program pembangunan dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

Di tingkat desa, berbagai harapan pun muncul dari masyarakat. Salah satunya datang dari Kepala Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje, Supriyadi menyampaikan aspirasi warganya terkait rencana pembangunan tahun 2026. Dia mengungkapkan, masyarakat Desa Tanjung Aur sangat berharap desanya dapat menjadi bagian dari program prioritas tersebut, terutama di bidang pekerjaan umum.

Menurut Supriyadi, kondisi infrastruktur jalan di desanya masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Jalan desa yang menjadi akses utama masyarakat untuk beraktivitas, mengangkut hasil pertanian, hingga menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan, dianggap membutuhkan peningkatan kualitas. Dia menegaskan meskipun pembangunan yang diberikan tidak terlalu panjang, masyarakat tetap sangat mengapresiasi apabila ada bagian jalan yang mendapat perbaikan sebagai bukti keluhan mereka didengar dan diperhatikan oleh pemerintah.

"Kami berharap ada jatah pembangunan dari enam program prioritas itu. Meskipun tidak panjang jalan yang dibangun, setidaknya ada bagian yang diperbaiki sebagai tanda bahwa pemerintah mendengar keluhan kami," ujar Supriyadi.

Dengan masuknya aspirasi dari berbagai desa, pemerintah daerah diharapkan dapat menyesuaikan perencanaan pembangunan agar lebih inklusif dan merata. Selain itu, pelaksanaan program prioritas 2026 diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.

"Kami sudah bingung cara menyampaikan aspirasi lagi, kalau memang tahun depan kami tidak mendapatkan jatah pembangunan ini, semoga ini menjadi perhatian bapak Bupati Kaur," ujarnya.