Dapil II Kaur Berpotensi PSU, Ini Pelanggarannya

Reporter: Ujang Tamarozi |

Editor: Daspan Haryadi |

Rabu , 21 Feb 2024 - 20:23

IST/RKa SIDANG : Komisioner Bawaslu Kaur saat mengikuti sidang pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 di Bawaslu Provinsi Bengkulu, Rabu 21 Februari 2024. -IST-

Sehingga pihak Panwascam Maje mengajukan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk TPS I Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Yang mana temuan yang didapat salah satu pemilih memberikan hak suaranya dengan kriteria Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK), oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPS) yang bersangkutan diberikan hak memilih, baik itu untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi maupun DPR Kabupaten.

Setelah diketahui hal tersebut, Panwsacam Maje melakukan pengecekan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kaur.

Dari pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KK yang bersangkutan tidak terdaftar di data Kependudukan.

“Untuk sidang PSU akan dilaksanakan setelah sidang pelanggaran administratif Pemilu rampung. Nantinya apakah akan dilakukan PSU atau sebaliknya akan diketahui setelah putusan sidang oleh majelis sidang,” jelas komisioner Bawaslu.

Lanjutnya, nantinya apabila PSU, maka seluruhnya akan diulang.

Mulai Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Bengkulu maupun DPRD Kabupaten Kaur.

Sedangkan untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 desa tersebut berjumlah 256 pemilih.

Dalam aturan, untuk pelaksanaan PSU akan digelar 10 hari setelah Pemilu. Dengan Pemilu tanggal 14 Februari 2024 maka untuk pelaksanaan PSU akan dilaksanakan tanggal 24 Februari 2024.

“Seluruh temuan yang didapat oleh pengawas Pemilu akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang ada. Hal ini semata-mata untuk mewujudkan Pemilu yang adil,” tutupnya.

dapil ii kaur berpotensi psu, ini pelanggarannya                            bintuhan - menindaklanjuti temuan selama proses pemilihan umum (pemilu) di kabupaten kaur.
badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten kaur melaksanakan sidang pemeriksaan pelanggaran administratif pemilu 2024. 
sidang pelanggaran administratif dengan berbagai temuan yang dianggap kelalaian penyelenggara pemilu, dalam hal ini kpu kaur.
pelaksanaan sidang bertempat di ruang sidang bawaslu provinsi bengkulu, rabu 21 februari 2024.
baca juga:hpsn, simak pesan disparprov bengkulu
baca juga:unggul tipis, gerindra duduki kursi ke-9, ini selisih suaranya
sidang dipimpin majelis sidang faham syah, s.pd.i, m.pd.i sekaligus ketua bawaslu provinsi bengkulu.
“sidang pemeriksaan pelanggaran administratif pemilu 2024 tentang temuan bawaslu kaur dalam pelaksanaan pemilu 2024. adapun pokok-pokok temuan tentang adanya kekurangan surat suara di tps maupun kelebihan surat suara,” kata ketua bawaslu kaur muslihuddin, st, rabu 21 februari 2024.
dikatakannya, dalam sidang, sebagai terlapor seluruh komisioner kpu kaur.
sedangkan sidang masih tahap pemeriksaan terlapor, selanjutnya majelis sidang akan memeriksa saksi-saksi, baik dari terlapor maupun dari pelapor.
baca juga:perartisan heboh! komedian dede sundandar dikabarkan jual 2 mobil demi nyaleg, ini jumlah suaranya 
baca juga:terapkan p5, perhatikan yang dilakukan mtsn 1 kaur
setelah pemeriksaan saksi, maka majelis sidang akan memutuskan sidang.
ditambahkan komisioner bawaslu kaur divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (ppps) hendra gunawan, s.kom mengatakan, selain temuan pelanggaran administratif yang dilakukan penyelenggara pemilu, bawaslu melalui panwascam kecamatan maje menemukan pelanggaran lainnya. 
sehingga pihak panwascam maje mengajukan pelaksanaan pemungutan suara ulang (psu) untuk tps i desa suka menanti kecamatan maje kabupaten kaur provinsi bengkulu.
yang mana temuan yang didapat salah satu pemilih memberikan hak suaranya dengan kriteria daftar pemilih khusus (dpk) dengan menggunakan kartu keluarga (kk), oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (kkps) yang bersangkutan diberikan hak memilih, baik itu untuk presiden dan wakil presiden, dpr ri, dpd ri, dpr provinsi maupun dpr kabupaten. 
baca juga:caleg kalah harus legowo, jangan memperkeruh keadaan
baca juga:atasi kemiskinan, 2 pihak di desa ini harus aktif
setelah diketahui hal tersebut, panwsacam maje melakukan pengecekan ke dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) kabupaten kaur.
dari pengecekan nomor induk kependudukan (nik) kk yang bersangkutan tidak terdaftar di data kependudukan.
“untuk sidang psu akan dilaksanakan setelah sidang pelanggaran administratif pemilu rampung. nantinya apakah akan dilakukan psu atau sebaliknya akan diketahui setelah putusan sidang oleh majelis sidang,” jelas komisioner bawaslu.
lanjutnya, nantinya apabila psu, maka seluruhnya akan diulang.
baca juga:wujudkan desa terang, begini langkah pemdes tanjung besar
baca juga:siapkan rencana kerja pmm, k3s ks dan tetap kembali lakukan hal ini
mulai presiden dan wakil presiden, dpr ri, dpd ri, dprd provinsi bengkulu maupun dprd kabupaten kaur.
sedangkan untuk daftar pemilih tetap (dpt) tps 1 desa tersebut berjumlah 256 pemilih.
dalam aturan, untuk pelaksanaan psu akan digelar 10 hari setelah pemilu. dengan pemilu tanggal 14 februari 2024 maka untuk pelaksanaan psu akan dilaksanakan tanggal 24 februari 2024. 
“seluruh temuan yang didapat oleh pengawas pemilu akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang ada. hal ini semata-mata untuk mewujudkan pemilu yang adil,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Kamis 22 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan