Pemecah Gelombang Laut Merpas Bakal Dibangun dengan DD, Cek Penjelasan

NASAL — Kabar gembira datang untuk masyarakat Desa Merpas Kecamatan Nasal. Setelah bertahun-tahun berharap adanya pembangunan pemecah gelombang di alur keluar masuk perahu nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Merpas, kini harapan tersebut mulai menunjukkan titik terang.

Pemerintah Desa Merpas telah melakukan diskusi langsung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI beberapa waktu lalu, dan hasil pertemuan itu memberikan peluang baru bagi pembangunan fasilitas yang sangat dibutuhkan nelayan tersebut.

Dalam pembahasan bersama KKP, dijelaskan, pembangunan pemecah gelombang dapat dilaksanakan melalui beberapa sumber pendanaan. Salah satunya menggunakan APBD, serta memungkinkan pula untuk didukung melalui Dana Desa (DD). Namun, untuk mekanisme dan teknis penggunaannya melalui DD, pihak desa bersama pemerintah terkait masih perlu mempelajari aturan lebih lanjut agar proses pembangunan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Pjs Kepala Desa Merpas, Agung Purnama, ST menyampaikan, diskusi tersebut memberikan angin segar bagi desa. Meski KKP RI belum memiliki anggaran khusus dalam waktu dekat untuk pembangunan pemecah gelombang di TPI Merpas, namun kementerian berjanji akan membantu mendorong Pemerintah Kabupaten Kaur agar dapat mengalokasikan anggaran melalui APBD. Jika anggaran daerah tidak mencukupi atau tidak dianggarkan, maka pembangunan masih bisa dilakukan menggunakan Dana Desa, dengan syarat kondisi lapangan menunjukkan kebutuhan mendesak dan manfaat langsung bagi masyarakat banyak.

“Iya, dari hasil diskusi kami, pembangunan pemecah gelombang tidak masalah menggunakan DD jika memang APBD tidak cukup atau tidak dianggarkan, dan jika kondisinya sangat penting serta mendesak,” jelas Agung.

Menurut Agung, kondisi di alur keluar masuk TPI Merpas memang sudah sangat memerlukan adanya pemecah gelombang. Selama ini nelayan kerap kesulitan saat hendak berangkat atau pulang melaut, terutama ketika gelombang tinggi. Tidak jarang perahu nelayan mengalami kerusakan akibat hantaman gelombang. Dengan adanya pemecah gelombang, aktivitas nelayan akan lebih aman dan lancar.

"Kami berharap dukungan dari semua pihak, terutama Pemda Kaur. Kalau bisa tahun depan itu bisa dibangun menggunakan APBD, kalau memang tidak memungkinkan maka menggunakan Dana Desa," terangnya.