Proses Pencairan DD dan ADD Tahap I 2024 Mulai Diproses, Kades Wajib Mengetahui Hal Penting Berikut

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Dedi Julizar |

Sabtu , 17 Feb 2024 - 21:33

ROHIDI/RKa PROSES: Kasubid Anggaran BKD Kabupaten BS Ujang Ali, S.Sos melihat proses pengajuan DD dan ADD tahap I tahun ini, Jumat 16 Februari 2024.--

proses pencairan dd dan add tahap i 2024 mulai diproses, kades wajib mengetahui hal penting berikut                            bengkulu selatan (bs) - setelah sempat tertunda, akhirnya pemkab bs melalui badan keuangan daerah (bkd) bs mulai melakukan proses pencarian anggaran dana desa (dd) dan alokasi dana desa (add) tahap i tahun ini.
hal tersebut sejalan karena perbup nomor: 1 tahun 2024 tentang tata cara pembagian dan penyaluran alokasi dana desa telah ditandatangani bupati.
sehingga, pemdes sejak beberapa waktu lalu desa sudah menyusun rapbdes. selanjutnya, jika apbdes rampung, desa bisa langsung mengusulkan pencairan dd tahap pertama.
baca juga:smpn 29 kaur hut ke-15, ini yang dilakukannya
"perbup sudah selesai, pemerintah desa sudah susun rapbdes. kalau draf rapbdes sudah selesai, sudah bisa usulkan pencairan dd tahap pertama,” kata kadis pmd bs h herman sunarya, mh.
kadis menegaskan, sebelum mengelola anggaran dd tersebut, seluruh kades di kabupaten bs harus dan wajib mengetahui beberapa hal penting.
salah satunya, dalam penyusunan rapbdes, program yang diakomodir wajib selaras dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
baca juga:kabar gembira! program beasiswa berprestasi kembali dibuka, ini jadwal pendaftaran dan syaratnya
"sesuai dengan amanat peraturan menteri keuangan dan juga perbup sebagai turunannya. program yang direalisasikan desa menggunakan dd wajib selaras dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tegasnya.
untuk itu, herman meminta, agar kades tidak membuat program sendiri untuk diakomidir dalam apbdes. program pemerintah pusat dan program pemerintah daerah wajib diprioritaskan.
baca juga:resmi! pemkab bengkulu selatan bakal gelar seleksi pppk formasi satpol-pp dan damkar, ini kuota dan syaratnya
jangan sampai program prioritas tidak terkomodir demi kades ingin meloloskan program sendiri yang tidak terarah.
"alasan utama pemerintah desa wajib memprioritaskan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah supaya arah pembangunan selaras dan saling mendukung," terang herman.
sehingga, masih kata kadis, pembangunan yang direalisasikan menggunakan uang negara berjalan lebih maksimal. bahkan, manfaatnya pun terasa dengan masyarakat.
baca juga:simak baik-baik! dalam pemberkasan usulan dak fisik wajib mencantumkan ini, jika tidak usulan otomatis ditolak
sementara, di bs sendiri ada beberapa program prioritas pemda yang perlu didukung pemdes. misalnya penyediaan alat pemadam kebakaran mini di setiap desa.
hal itu, untuk memberi tindakan cepat apabila terjadi kebakaran di wilayah yang jauh dari jangkauan pemadam kebakaran milik pemda.
yang kedua, adalah mengatasi permasalahan sampah. sebab hampir di seluruh wilayah bs banyak tpa liar yang menganggu kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Minggu 18 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan