Buang Sampah Harus Bayar, Warga Bengkulu Selatan Protes: Mau Lingkungan Bersih, Kok Malah Dipersulit?

Reporter: Rohidi Efendi |

Editor: Daspan Haryadi |

Selasa , 14 Oct 2025 - 19:08

Persoalan sampah di Kabupaten BS kembali menjadi sorotan tajam masyarakat terbaru, dikabarkan buang sampah harus bayar. Sumber foto : ROHIDI/RKa--

BENGKULU SELATAN (BS) – Persoalan sampah di Kabupaten BS kembali menjadi sorotan tajam masyarakat.

Terbaru, dikabarkan buang sampah harus bayar.

Sehingga, hal inilah yang kemungkinan membuat dalam beberapa pekan terakhir tumpukan sampah tampak berserakan di pinggir jalan, bantaran sungai, hingga di lahan-lahan kosong.

Aroma tidak sedap dan pemandangan kumuh itu menimbulkan keresahan warga yang menilai pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah belum maksimal.

Berdasarkan informasi yang berhasil diperoleh wartawan Radar Kaur (RKa), dibalik maraknya sampah liar tersebut, ada hal yang menjadi perbincangan hangat.

Warga ternyata harus membayar biaya retribusi jika ingin membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Tentu saja, kebijakan ini memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Menurut warga, aturan baru itu justru memperparah keadaan.

Banyak yang enggan membuang sampah ke TPA karena adanya biaya, sehingga memilih membuang di tempat terbuka.

Bahkan, jika hal tersebut terus diberlakukan, maka sudah jelas persoalan sampah di Bumi Sekundang Setungguan ini sulit diatasi.

“Kalau mau lingkungan bersih, jangan malah dipersulit. Masa buang sampah ke TPA saja harus bayar? Seharusnya gratis, apalagi ini program prioritas bupati,” ujar Hadi Kusuma (38) warga Kecamatan Pasar Manna.

Lebih lanjut, sebagian besar warga menilai sistem retribusi ini kontraproduktif terhadap tujuan pemerintah untuk menciptakan lingkungan bersih.

buang sampah harus bayar, warga bengkulu selatan protes: mau lingkungan bersih, kok malah dipersulit?                            bengkulu selatan (bs) – persoalan sampah di kabupaten bs kembali menjadi sorotan tajam masyarakat.
terbaru, dikabarkan buang sampah harus bayar.
sehingga, hal inilah yang kemungkinan membuat dalam beberapa pekan terakhir tumpukan sampah tampak berserakan di pinggir jalan, bantaran sungai, hingga di lahan-lahan kosong.
aroma tidak sedap dan pemandangan kumuh itu menimbulkan keresahan warga yang menilai pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah belum maksimal.
baca juga:17 tahun operasi pt raa belum miliki hgu, sebut sesuai regulasi, jalan menuju pt raa diportal
berdasarkan informasi yang berhasil diperoleh wartawan radar kaur (rka), dibalik maraknya sampah liar tersebut, ada hal yang menjadi perbincangan hangat.
warga ternyata harus membayar biaya retribusi jika ingin membuang sampah ke tempat pembuangan akhir (tpa).
tentu saja, kebijakan ini memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
menurut warga, aturan baru itu justru memperparah keadaan.
baca juga:tak lagi manual, penempatan pakai analisis digital rtg, guru pppk harus siap ditempatkan dimanapun
banyak yang enggan membuang sampah ke tpa karena adanya biaya, sehingga memilih membuang di tempat terbuka.
bahkan, jika hal tersebut terus diberlakukan, maka sudah jelas persoalan sampah di bumi sekundang setungguan ini sulit diatasi.
“kalau mau lingkungan bersih, jangan malah dipersulit. masa buang sampah ke tpa saja harus bayar? seharusnya gratis, apalagi ini program prioritas bupati,” ujar hadi kusuma (38) warga kecamatan pasar manna.
lebih lanjut, sebagian besar warga menilai sistem retribusi ini kontraproduktif terhadap tujuan pemerintah untuk menciptakan lingkungan bersih.
baca juga:asus zenfone 10 tampil lebih terdepan, intip varian terbaiknya!
mereka khawatir, aturan ini justru memicu peningkatan tpa liar karena tidak semua warga sanggup atau mau membayar biaya tambahan.
“kalau kebersihan jadi program prioritas daerah, mestinya masyarakat didukung dulu, bukan langsung dibebani,” jelasnya.
masyarakat pun berharap bupati bs h. rifai tajudin, s.sos turun tangan mengevaluasi kebijakan tersebut.
mereka meminta pemerintah meninjau ulang pendekatan pengelolaan sampah dengan mempertimbangkan aspek sosial, edukasi, dan kesiapan infrastruktur.
baca juga:perbandingan lengkap samsung galaxy a56 5g dan xiaomi 15t: siapa yang lebih worth it?
saran warga, sebaiknya pemerintah memperluas layanan pengangkutan sampah gratis dan gencar melakukan edukasi sebelum menerapkan sistem berbayar.
setelah sistem berjalan baik dan kesadaran masyarakat meningkat, barulah retribusi bisa diberlakukan secara proporsional.
kini masyarakat menunggu langkah nyata pemerintah.
jika kebijakan retribusi tidak dikaji ulang dan pengawasan terhadap pembuangan sampah liar tidak diperketan.
baca juga:bulan puncak inklusi keuangan 2025, mian: pembangunan tol bengkulu lanjut 
maka, dikhawatirkan bs akan semakin sulit mengendalikan masalah sampah, dan citra daerah pun bisa tercoreng di mata publik.
sementara itu, kadis lingkungan hidup dan kehutanan (lhk) ir. haroni, sp membenarkan, penarikan retribusi pembuangan sampah memang diterapkan secara resmi.
ia menjelaskan, kebijakan tersebut telah diatur dalam peraturan daerah (perda) dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (pad).
“tahun 2025 ini, kami menargetkan pad dari retribusi sampah sebesar rp150 juta,” jelas haroni.
baca juga:xiaomi 17 ultra: siap gebrak dunia gadget, kenali teknologi memukaunya di sini!
adapun rincian tarif retribusi yang diberlakukan yakni sampah rumah tangga sebesar rp5.000 per bulan, sampah perkantoran rp10.000 per bulan, tempat usaha rp25.000 per bulan, dan perusahaan rp50.000 per bulan.
haroni menegaskan, dana yang terkumpul bukan semata untuk membebani masyarakat.
dana retribusi tersebut digunakan untuk operasional pengangkutan, perawatan kendaraan, hingga pengelolaan tpa padang gilang.
selain masyarakat umum, dinas lhk juga mengatur pihak swasta atau individu yang ingin membuka jasa angkut sampah. mereka wajib menandatangani kontrak kerja (mou) dengan dinas terkait.
baca juga:tak lagi penasaran, ternyata ini perbandingan spek xiaomi 15t dan realme 15 pro 5g!
“kalau tidak ada mou, maka sampah mereka tidak boleh dibuang ke tpa padang gilang,” tegas haroni.
dalam kontrak tersebut, pihak pengelola jasa angkut dikenakan biaya rp5.000 per rumah.
jika satu pengelola menangani 100 rumah, maka wajib menyetor rp500 ribu per bulan kepada dinas lhk.
namun, bagi warga yang ingin membuang sampah sendiri tanpa melalui jasa angkut, pemerintah tetap menyediakan kontainer sampah gratis di sejumlah titik, seperti di pasar ampera, jembatan air manna ketaping, dan pasar kutau.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Rabu, 15 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan