KUA-PPAS APBD-P 2025 Disepakati, Perda RPJMD Siap Disahkan

BINTUHAN- DPRD Kaur melaksanakan paripurna dengan dua agenda, pertama penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (KUA-PPAS APBD-P) tahun 2025.

Serta jawaban eksekutif terhadap pandangan fraksi atas Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kaur Januardi didampingi Waka II Mardianto, SAP dan Wabup Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I, Selasa 12 Agustus 2025.

“Untuk KUA-PPAS sudah disepakati dengan penandatanganan nota kesepakatan. Sedangkan Raperda RPJMD akan dibahas lebih lanjut dan akan dijadikan Peraturan Daerah (Perda),” kata Ketua DPRD Kaur Januardi, Selasa 12 Agustus 2025.

Dikatakannya, setelah KUA-PPAS disepakati selanjutnya akan dibahas lebih jauh lagi. Sehingga APBD-P 2025 bisa disahkan nantinya.

Tentu dalam APBD-P nantinya akan dilihat hal-hal yang menjadi prioritas anggaran yang dibutuhkan. Demi mewujudkan program yang ada untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur.

Sedangkan untuk Perda RPJMD 2025-2029 kembali akan dibahas dan pada akhirnya juga akan disahkan menjadi Perda. Setelah itu akan menjadi acuan dalam pembangunan di Kabupaten Kaur.  

BACA JUGA:APBD-P Dikebut Sampai Malam, APBD-P 2024 Disahkan DPRD

Sedangkan Wabup Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I mengatakan, dengan telah disepakati KUA-PPAS APBD-P 2025. Selanjutnya akan dilakukan tahapan berikutnya dalam pembahasan APBD-P 2025.

Untuk jawaban eksekutif atas pandangan fraksi tentang RPJMD 2025-2029 juga sudah selesai, apa yang menjadi masukan dan kritikan tentunya akan ditampung. Semuanya akan dilaksanakan sesuai dengan program yang ada.

Masukan dan kritikan itu harus diberikan agar eksekutif dalam menjalankan tugas dan menjalankan program yang ada bisa berjalan bagaimana mestinya.

Harapan dengan telah dijawab nantinya masing-masing fraksi bisa memahami dan bisa memuaskan apa yang telah disampaikan.

Lanjutnya, tentu di dalam Raperda RPJMD 2025-2029 semuanya sudah jelas sesuai dengan visi-misi yang ada.

Tentu dukungan dan saran yang disampaikan oleh fraksi DPRD Kaur hal yang harus dilakukan dan masukan yang disampaikan akan menjadi pertimbangan dan akan direalisasikan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.