Berikut Tarif Pasaran Suara! Harga Suara Paling Mahal untuk DPRD Kabupaten

Reporter: Rohidi |

Editor: Daspan Haryadi |

Senin , 05 Feb 2024 - 19:06

ROHIDI/RKa CEK LOGISTIK : Komisioner Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kabupaten BS M. Arif Hidayat, S.Pd.I saat mengecek logistik Pemilu, Senin 5 Februari 2024.--

berikut tarif pasaran suara! harga suara   paling mahal untuk dprd kabupaten                             bengkulu selatan (bs) - delapan hari atau h-8 menjelang pemilihan umum (pemilu) serentak yang bakal berlangsung pada rabu 14 februari 2024 mendatang.
isu politik uang di kalangan masyarakat di kabupaten bs semakin berhembus kencang dan mulai isunya mulai bertebaran di mana-mana.
transaksi jual beli suara semakin terang-terangan.
bahkan, pihak pemberi dan penerima berlomba menetapkan tarif untuk satu suara.
baca juga:breaking news! jaksa geledah dinas pmd kaur, ini dugaannya
baca juga:menteri bumn sebut paslon nomor urut adalah pimpinan yang kuat, simak pernyataannya
seperti contohnya, suara untuk dprd tingkat kabupaten dibanderol dengan tarif yang paling mahal.
kemudian, disusul dprd tingkat provinsi, terkahir dpd ri dan dpr ri.
berdasarkan pantauan radar kaur (rka) di lapangan, untuk tarif suara dprd kabupaten dari mulai rp 150 ribu, rp 200 ribu sampai rp 300 ribu/satu suara.
sedangkan, untuk tarif dprd provinsi dibandrol mulai dari rp 50 ribu, rp 75 ribu sampai dengan rp 100 ribu per satu suara.
baca juga:mengejutkan! ahok mundur dari jabatan komisaris utama pt pertamina, berikut penyebab utamanya
baca juga:laptop berkualitas terbaik anti lemot, berikut ini jenis - jenisnya
sedangkan, untuk tarif terkecil yakni ada di kalangan calon dpd ri dan dpr ri.
untuk tarif harga suara tingkat nasional ini hanya dibandrol mulai dari rp 20 sampai rp 25 ribu saja/suara.
menanggapi isu tersebut, ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten bs sahran, se disampaikan komisioner koordinator divisi hpph m. arif hidayat, s.pd.i menegaskan, politik uang tidak boleh dilakukan dalam pemilu.
bahkan, menurut arif, siapapun yang terbukti melakukan hal tersebut, maka yang bersangkutan dapat dijerat sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
baca juga:pemkab bengkulu selatan salurkan bantuan beras ke masyarakat 159.670 kg 
baca juga:ayah bejat nekat garap anak kandung mengaku khilaf, alasan lainnya bikin emosi
"politik uang tidak boleh, itu jelas aturannya. makanya kami ingatkan kepada peserta pemilu ataupun pemilih agar tidak melakukan hal tersebut," tegas arif.
lebih lanjut komisioner, dirinya mengajak agar seluruh masyarakat maupun peserta pemilu untuk berkompetisi sesuai aturan. jangan pernah melakukan cara curang yang melanggar aturan.
dijelaskan arif, dalam pasal 523 undang-undang (uu) nomor : 7 tahun 2017 tentang pemilu disebutkan kalau pemberi dan penerima politik uang dapat dijerat pidana.
"baik pemberi maupun penerima politik uang, bisa diancam pidana hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal rp 28 juta," jelas komisioner.
baca juga:wow! hilirisasi industri sawit indonesia masih kalah dengan malaysia, simak faktanya baca juga:wow! hilirisasi industri sawit indonesia masih kalah dengan malaysia, simak faktanya 
itu artinya, masih kata arif, jika terbukti ada permainan politik uang dalam pesta demokrasi, yang diproses hukum bukan hanya pihak yang memberi.
namun, masyarakat yang menerima pun bisa dijerat pidana.
"untuk itu kami berharap masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas. mari kita ciptakan pemilu yang berintegritas, tolak politik uang," pesan arif.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Selasa 6 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan