WADUH! Bengkulu Selatan Masuk Daftar Daerah Rawan Pangan, Apa Langkah Akan Dilakukan Pemkab

BENGKULU SELATAN (BS) - Kabupaten BS masuk daftar daerah rawan pangan di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, Pemkab BS akan mencari solusi sebagai langkah antisipasi terjadinya krisis pangan di kemudian hari.

Apalagi, masalah pangan tersebut menjadi salah satu perhatian serius pemerintah pusat.

Belum lama ini, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah memerintahkan seluruh daerah di Indonesia untuk menyediakan pangan sebagai cadangan masyarakat. Mirisnya, BS saat ini masih dalam kategori rawan pangan. Tentu saja hal ini menjadi PR bagi pemerintahan Bupati H. Rifai Tajuddin dan Wakil Bupati (Wabup) Yevri Sudianto.

Wabup BS mengatakan, saat ini pertanian menjadi kunci utama dalam membangkitkan ketahanan pangan di daerah. BS sendiri memiliki lahan pertanian yang cukup baik untuk dikelola oleh masyarakat petani. Pemkab BS juga akan menyetok padi dan beras sebagai langkah awal yang dilakukan.

Selain itu, sambung Wabup, dengan dukungan pemerintah daerah maka pertanian masyarakat akan menghasilkan kebutuhan pangan yang melimpah. Namun, tentu saja hal tersebut sebut tidak cukup dilakukan dengan pemerintah saja. Butuh kerjasama semua pihak agar semuanya bisa berjalan normal.

"Stok ketahanan pangan di Bengkulu Selatan masih menjadi PR kami sebagai pemerintah. Nari kita bekerja sama untuk menjadikan Bengkulu Selatan selatan daerah yang menyetok padi dan beras yang berlimpah," ujar Wabup.

BACA JUGA:Koperasi Merah Putih, Program Strategis Pemerintah untuk Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai langkah utama, sambung Wabup, Pemkab BS akan membantu infrastruktur desa yang baik. Mulai dari jalan, jembatan, irigasi dan bendungan yang berkaitan langsung dengan pertanian masyarakat. Dengan demikian kebutuhan para petani akan terpenuhi dan lahan pertanian menjadi layak dan siap untuk ketahanan pangan.

"Infrastruktur menjadi kunci utama untuk pertanian masyarakat," jelasnya.

Bukan hanya itu, lanjut Wabup, desa-desa juga harus menyimpan gabah atau padi. Karena, apabila bahan tersebut dijual maka tidak akan menjamin ketersediaan pangan apabila sewaktu-waktu daerah mengalami krisis pangan atau krisis global.

"Simpang pangan jangan dijual kalau tidak urgensi," tutupnya.