Inpres Percepatan Pembangunan Enggano Diteken, Kementerian Gelontorkan Program

BENGKULU - Presiden Prabowo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik, serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano. 

Harapannya dengan Inpres tersebut percepatan pembangunan pulau terisolir itu bisa dibangun dengan cepat.

Menanggapi hal ini, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas perhatian besar presiden terhadap daerah tertinggal dan terluar seperti Enggano.

BACA JUGA:Rapat Bersama Stafsus Mendagri, Gubernur Helmi Banta Permasalahan Enggano Ketersediaan Pangan

BACA JUGA:Kronologi Lahirnya Inpres Percepatan Penanganan Enggano, Masyarakat Enggano Temui Wakil Ketua DPR RI

"Alhamdulillah. Ini menjadi kabar bahagia bagi seluruh masyarakat Bengkulu, khususnya Enggano. Inpres ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara," ungkap Helmi.

Lebih lanjut Helmi juga mengungkapkan dengan terbitnya intruksi Presiden ini juga menambah banyak manfaat bagi Pulau Enggano. 

"Saya sudah ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, mereka sudah memprogramkan bantuan sebesar Rp25 miliar untuk pembangunan Kampung Nelayan di Enggano," kata Helmi.

BACA JUGA:Prabowo Teken Instruksi Percepatan Penanganan Pulau Enggano

BACA JUGA:DPRD Bengkulu Minta Gubernur Bengkulu Manfaatkan Pelabuhan Linau Selamatkan Warga Enggano

Selain itu, Helmi juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial yang merespons positif permintaan pembangunan Kampung Bencana dan Lumbung Bencana di Pulau Enggano. Proyek tersebut direncanakan terealisasi tahun ini.

"Alhamdulillah, insya Allah tahun ini juga akan dibangun kampung bencana dan lumbung bencana oleh Kemensos," ujarnya.

Dari sisi infrastruktur dasar, Helmi menyebut Kementerian PUPR juga telah dilibatkan. Ia meminta agar Kementerian PU membangun sumur bor di sejumlah desa di Enggano yang masih mengalami kesulitan air bersih, serta peningkatan akses jalan yang selama ini belum tersentuh.

“Beberapa desa belum memiliki sumber air layak, dan jalannya pun masih banyak yang rusak atau belum dibangun. Ini kita dorong agar segera ditindaklanjuti,” tegas Helmi.