LANGGAR TRANTIBUM! Bendera Partai di Jalan Dua Jalur Akan Diterbitkan, Satpol PP: Ada Sanksinya

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Dedi Julizar |

Minggu , 28 Jan 2024 - 18:30

Tampak bendera milik Parpol yang terpasang berjejer penuhi median badan jalan di wilayah Kecamatan Kota Manna, Minggu 28 Januari 2024.ROHIDI/RKa--

langgar trantibum! bendera partai di jalan dua jalur akan diterbitkan, satpol pp: ada sanksinya                            bengkulu selatan (bs) - banyaknya bendera milik partai politik (parpol) yang dipasang di median jalan dua jalur di pusat kota kabupaten bs mendapat tanggapan dari banyak pihak.
terbaru, dinas satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran (satpol pp dan damkar) bs yang ikut menyesalkan banyaknya bendera parpol yang penuhi median jalan tersebut.
kadis satpol-pp dan damkar bs erwin muchsin, s.sos melalui kabid ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum (trantibum) erlian joni, s.ip mengaku, keberadaan bendera parpol yang dipasang di median jalan itu jelas melanggar aturan.
hal tersebut sudah dijelaskan dalam perda nomor : 02 tahun 2022 tetanng trantibum. dalam perda itu, jelas dilarang untuk memasang bendera atau semacamnya di sejumlah fasilitas umum.
baca juga: luar biasa! 2024, kecamatan pino raya dapat dana segar dari apbd rp 18,4 m, ini prioritasnya
baca juga: aturan baru! begini syarat dan mekanisme penyaluran dan penerimaan beasiswa pip
"dalam perda 02 tahun 2022 kan jelas tidak boleh memasang bendera atau semacamnya di sejumlah fasilitas umum. jika itupun boleh, harus ada izin," tegasnya.
erlian menyampaikan, jika terbukti ada yang melanggar aturan yang telah ditetapkan tentu akan ada saksi yang bakal dilakukan. namun, semuanya harus sesuai prosedur.
"tentu ada sanksinya untuk para pemasang bendera itu. setahu saya sanksi yang diberikan berupa saksi administrasi," bebernya.
kadis satpol-pp dan damkar bs erwin muchsin, s.sos menambahkan, untuk aturan tentang pemasangan bendera ataupun alat peraga kamapanye, sebenarnya bukan rana mereka.
baca juga: waduh! 33 tps di bengkulu selatan masuk zona blank spot, begini langkah dilakukan bawaslu
baca juga: ingat! aksi bullying ancam generasi, sekda : berbahaya hingga bunuh diri
namun, jika memang ada laporan terkait gangguan trantibum tentu pihaknya siap bersinergi untuk melakukan penertiban.
"satpol-pp siap bersenirgi dengan bawasalu untuk menertibkan alat peraga kampanye maupun bendera partai yang menganggu keindahan dan ketertiban lingkungan," tegas erwin.
terpisah, kadis lingkungan hidup dan kehutanan (lhk) bs ir. haroni murni, sp saat dikonfirmasi rka mengungkapkan, jika menyangkut urusan penertiban sebenarnya bukan rananya dlhk.
hanya saja, haroni menekankan bahwa median jalan memang kewenangan opd-nya. sehingga, apapun bentuk yang mengancam kerusakan tanaman di median jalan harus ditindak tegas.
baca juga: 3 kepala opd kaur akan dilelang, tapi masih menunggu surat ini
baca juga: penyuluh pertanian kaur diminta aktif, perhatikan tujuan pemda 
"kalau urusan penertiban saya kira itu di luar urusan kami (dlhk, red). namun kami siap diajak bersama untuk melaksanakan penertiban. kami juga mengimbau jika median badan jalan tidak bisa diganggu atau dirusak," pungkas haroni.
sebelumnya, banyak masyarakat yang mengeluhkan sepanjang jalan dua jalur di pusat ibu kota bs dipenuhi bendera milik parpol yang menjadi peserta pemilu serentak tahun 2024 ini.
mulai dari jalur wilayah perkotaan kabupaten bs, jalan jendral sudirman, jalan jendral ahmad yani, hingga jalan dua jalur padang panjang kecamatan kota manna, dipenuhi bendera parpol.
ratusan bahkan ribuan bendera parpol yang dipasang di median tengah jalan menggunakan tiang bambu tersebut. saat ini sudah banyak roboh dan mengganggu aktivitas pengendara.
sehingga, masyarakat menilai jika keberadaan bendera tersebut justru membahayakan pengendara yang melintas. apalagi lokasi pemasangannya berada di kawasan tertib lalu lintas (ktl) yang padat kendaraan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Senin 29 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan