SEDIH! Ini Penyebab Bengkulu Selatan Sulit Maju

BENGKULU SELATAN (BS) - Sejak dua tahun terakhir, upaya Pemkab BS untuk masuk dalam kategori daerah Open Defecation Free (ODF) tak kunjung tercapai. Akibatnya, BS masih sangat sulit untuk mencapai kemajuan.

Terbukti, tahun 2022 lalu persentase kecamatan ODF di Kabupaten BS baru diangka 51 persen. Sedangkan, pada tahun 2023 lalu capaian kecamatan OPF meningkat menjadi 72,8 persen. 

Sementara, dari data lapangan penyebab Kabupaten BS sulit masuk kategori ODF 100 persen alias terbebas Buang Air Besar (BAB) Sembarangan karena masyarakat belum banyak memiliki WC.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) BS Fikri Al Jauhari, S.STP mengatakan, capaian ODF tersebut sangat berpengaruh terhadap penilaian kemiskinan oleh pemerintah pusat.

BACA JUGA:WADUH! 33 TPS di Bengkulu Selatan Masuk Zona Blank Spot, Begini Langkah Dilakukan Bawaslu

Oleh sebab itu, pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, masyarakat di Kabupaten BS seluruhnya sudah mempunyai WC dan hidup lebih sehat.

"Kemiskinan di Bengkulu Selatan dipelihara. Hanya karena belum punya wc, lalu diberikan langsung diberikan bantuan sosial dan PKH," kata Fikri.

Fikri meminta, agar OPD terkait, ke depannya untuk lebih fokus terhadap penanggulangan masyarakat yang belum mempunyai WC. Sehingga, tidak ada lagi sumber penyakit yang diakibatkan oleh BAB sembarangan.

"Kami harapankan pada RKPD tahun ini dan melalui Musrenbangcam, warga lebih diarahkan untuk hidup sehat dan punya WC," tegasnya.

Terpisah, Kadis Kesehatan BS Didi Ruslan, S.KM  M.Si menyebutkan, tahun 2023 lalu dari 11 kecamatan BS tersisa tujuh kecamatan yang belum masuk kategori ODF. Sedangkan empat kecamatan sudah masuk kategori ODF.

Namun, pada 2024 ini Dinas Kesehatan akan memfokuskan masyarakat yang belum punya WC. Hanya saja, Didi memastikan tidak akan mampu apabila harus membangun WC satu persatu kepada warga yang belum mempunyai WC.

Untuk itu ia berharap peran pemerintah desa. Melalui Dana Desa warga dibantu untuk memiliki WC. 

"Sebenarnya bisa, tapi butuh bantuan pemerintah desa. Kalau Dinas Kesehatan saja bisa tapi lambat, dan takut tidak mampu mencapai target minimal 80 persen ODF," pungkas Didi.