Dewan Sorot Program Prioritas Kaur

BINTUHAN - Paripurna DPRD Kaur dengan agenda rekomendasi DPRD Kaur atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2024. Dalam kesempatan ini DPRD Kaur menyoroti berbagai program yang belum berjalan dengan maksimal dan harus diperhatikan. Paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD Kaur Januardi didampingi Waka 1 DPRD Kaur Herdian Sapta Nugraha, SH dan Waka 2 Mardianto, SAP.

Dalam paripurna Senin, 5 Mei 2025, hadir Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I, FKPD dan undangan. 

“LKPJ sudah diterima DPRD. Apa yang telah menjadi sorotan tentunya ke depan bisa lebih baik lagi dalam menjalankan seluruh program prioritas. Sehingga pembangunan dan kemajuan Kabupaten Kaur lebih terlihat,” sampai Ketua DPRD Kaur, Januardi.

Dalam program prioritas tahun 2024 mulai dari pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan, pertanian dan lainnya harus mendapat perhatian lebih. Juga program yang belum maksimal harus dimaksimalkan, sehingga apa yang dilakukan benar-benar bisa berpihak ke masyarakat.

BACA JUGA:Waka 1 DPRD Kaur Minta Pemda Hapus Biaya Ambulance, Simak Alasannya

BACA JUGA:Paripurna, DPRD Kaur Soroti Perda Tenak Hewan Mandul, Apa Langkah Sapol PP?

Terpisah Wabup Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I mengatakan, untuk LKPJ yang disampaikan sudah sesuai dengan progres yang ada. Seluruh capaian kegiatan sudah melalui proses. Tentu apa yang diharapkan akan dilakukan dan akan direalisasikan sesuai dengan aturan yang ada. 

LKPJ 2024 tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dan sudah sesuai aturan. Dalam laporannya mengatakan LKPJ merupakan laporan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2024. LKPJ Bupati Kaur Tahun Anggaran 2024 secara garis besar mencakup hasil penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan.

“Apa yang menjadi masukan anggota DPRD Kaur tentunya akan dipedomani dan akan diperbaiki. Serta program yang belum rampung akan terus diperbaiki sehingga nantinya seluruh program yang ada berjalan dengan baik,” tutup Wabup.

Realisasi pendapatan daerah Kaur sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 909,9 Miliar (M). Dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah Rp 32,8 M. Pendapatan transfer sebesar Rp 870 M. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 7 M.

Sedangkan belanja daerah hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp 910,5 M. Dengan rincian belanja operasional atau belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, terealisasi Rp 569 M. Belanja modal atau belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya terealisasi Rp 142,5 M. 

Sementara belanja tidak terduga, tidak ada realisasi hingga 31 Desember 2024. Belanja transfer atau belanja bantuan keuangan, terealisasi Rp 198,9 M. Pembiayaan daerah tahun 2024 realisasi Rp 22 M.