Stok Blanko KTP-e Aman, 2 Daerah Ini Paling Banyak Permintaan

BENGKULU - Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu, Syahjudin mengatakan memastikan ketersedian blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) aman.

Katanya, saat ini blangko KTP-e tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyrakat.  Hal itu menyusul kekhwatiran adanya daerah yang mendesak untuk mendapatkan blangko KTP-e.

"Saat ini setidaknya tersedia sekitar 19 ribu keping blangko KTP elektronik yang disediakan. Ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan identitas kependudukanbdi Dinas Dukcapil kabupaten dan kota," ungkap Syahjudin beberapa hari yang lalu.

Lebih lanjut Syahjudin menyampaikan, sampai saat ini dari pendataan pada bidang Dafduk (Pendaftaran Kependudukan) tercatat untuk stok KTP elektronik ada sekitar 18 sampai 19 ribu keping.

BACA JUGA:Prosesnya Mudah dan Bunganya Rendah, Yuk Segera Ajukan Pinjaman KUR BRI! Syaratnya KK dan KTP!

"InsyaAllah masih dapat dilayani hingga beberapa bulan kedepan untuk seluruh kabupaten dan kota," ungkap Syahjudin.

Sejauh ini pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Dukcapil kabupaten juga mengkonfirmasi ketersediaan stok masih memiliki blangko yang bervariasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat se - Provinsi Bengkulu. Sehingga belum ada permintaan yang mendesak untuk dipenuhi. 

"Yang mendesak itu mungkin di Kabupaten Bengkulu Selatan, karena ada kegiatan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di sana. Juga ada kabupaten Bengkulu Tengah, karena bupatinya mengimbau ASN untuk mempunyai KTP berdomisili Bengkulu Tengah. Kita harapkan kebutuhan kedua daerah ini bisa kita penuhi," sampai Syahjudin. 

BACA JUGA:Hingga Maret 2025 Ribuan Warga Bengkulu Selatan Belum Memiliki e-KTP, Ini Penyebabnya

Untuk diketahui, Syahjudin menyampaikan Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu saat ini sedang berfokus melakukan drob masing 1000 keping blangko KTP elektronik untuk memenuhi kebutuhan dua daerah yang mendesak tersebut.

Lebih jauh dikatakan Syahjudin, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk pemenuhan kebutuhan blangko KTP elektronik. Namun, sejauh ini belum ada permintaan untuk mengusulkan blangko KTP elektronik. 

"Kami terus berkoordinasi dengan pusat, ketika blangko ada akami akan segera usulkan," ujarnya. 

Di sisi lain, adanya kebijakan efisiensi anggaran juga berdampak dalam pemenuhan stok blangko KTP elektronik. Syahjudin berharap kabupaten/kota bisa mencari solusi agar dapat memperoleh tambahan blangko dari pemerintah pusat. 

"Kalau kabupaten/kota ada anggaran bisa mengusahakan blangko sendiri. Tapi kami tetap menyiapkan, karena kabupaten/kota pasti menyampaikan kebutuhan ke Provinsi dan kita harus siap," pungkas Syahjudin.