Apakah Dana LPDP Akan Dihentikan? Tanggapan Jowoki Mengejutkan

RADAR KAUR - Dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan distop, dan akan diallihkan untuk kebutuhan anggaran riset, sektor pendidikan, hingga pengembangan perguruan tinggi. 

Dikutip dari context.id Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah sedang berencana untuk menyetop suntik dana LPDP. Sehingga nantinya dana anggaran pendidikan dalam APBN 20 persen yang setiap tahun dialokasikan untuk dana abadi yang dikelola LPDP dialihkan untuk kebutuhan anggaran riset, sektor pendidikan. Hingga pengembangan perguruan tinggi.

Saat ini dana abadi yang dikelola LPDP mencapai Rp 139 triliun dari alokasi anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dari APBN setiap tahunnya. Sehingga pihaknya melakukan peninjauan apa yang dilakukan LPDP ke depannya dengan dana Rp 139 triliun tersebut.

 "Mungkin kita akan menyetop dulu jadi anggaran pendidikan 20 persen. Sehingga nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi pendidikan termasuk riset dan alokasi pengembangan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," ujarnya

Dia menjelaskan, setiap tahun pemerintah menyisihkan hingga Rp 20 triliun untuk dana abadi LPDP yang ditujukan demi meningkatkan kebutuhan pendidikan. Khususnya bagi penerima manfaat beasiswa.

BACA JUGA:ISTIMEWA! Selain Sekolah Gratis, Siswa di Sekolah Ini Dapat Seragam dari Dikbud Kaur

BACA JUGA:Semua Rumah Masuk Wilayah Rawan Bencana Akan Didata, Benarkah Akan Direlokasi?

Oleh karena itu, terkait dengan dana abadi yang berada di LPDP nantinya akan dikembangkan melalui imbal hasil manfaat investasi. Meskipun tidak mendapat suntikan dana pada tahun ini, dana abadi masih dapat bertambah melalui ragam instrumen keuangan yang akan dijajaki oleh LPDP. Dia juga mengatakan, pemerintah telah meminta pengelola untuk lebih berani melakukan investasi pada instrumen yang berisiko tinggi. Imbal hasil yang didapatkan akan makin besar dan bisa digunakan untuk lebih banyak memberikan beasiswa kepada masyarakat.

"Kita harus berani investasi ke tempat yang berisiko dan menguntungkan. Terpenting risikonya terukur. Misalnya ke sektor riil, selama ini saham sudah untuk sukuk, untuk surat berharga, kan itu relatif aman, tapi sisi manfaatnya tidak tinggi," pungkasnya.

Namun, rencana pemerintah untuk menghentikan dana abadi LPDP tentunya tidak sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin menaikkan jumlah penerima beasiswa lembaga. Demi mengejar rasio penduduk berpendidikan tinggi yang masih rendah.

Jokowi mengatakan kurang puas, meskipun penerima beasiswa LPDP telah meningkat hingga 7 kali lipat. Menurutnya, dengan dana abadi LPDP yang saat ini sudah mencapai Rp 139 triliun sebenarnya penerima beasiswa masih dapat ditingkatkan hingga 5 kali lipat lagi.

"Jumlah penerima beasiswa juga sudah meningkat tujuh kali lipat dari awal LPDP dibuka, tapi ini masih jauh, masih sangat kurang. Saya kira perlu ditingkatkan paling tidak lima kali lipat dari yang sudah ada sekarang," kata Jokowi.

Dia meyakini dengan kenaikan jumlah penerima beasiswa turut menjadi solusi dari rasio penduduk berpendidikan tinggi terhadap populasi produktif yang masih rendah.

Jokowi menyebut saat ini rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif di Indonesia cukup rendah, 0,45 persen. Sementara itu, sejumlah negara tetangga, seperti Vietnam dan Malaysia yang masing-masing sudah berada di angka 2,43 persen. Apalagi disejumlah negara maju angkanya mencapai 9,8 persen.