Program Kegiatan dan Lelang Pemprov Bengkulu Dimulai April Ini

BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu mengungkapkan pembahasan realisasi anggaran daerah sudah siap dan tuntas dibahas.

Selanjutnya segera akan dilakukan pelelangan pada akhir bulan ini atau awal bulan April mendatang.

''Jika sudah siap nanti segera kita mulai proses pelelangan dan sebagainya dalam waktu dekat,'' kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni usai rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mebahas  efisiensi anggaran di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu pada Jumat, 14 Maret 2025 .

Pada kesempatan yang sama, Herwan berharap dalam waktu dekat realisasi program kegiatan di setiap OPD Pemprov Bengkulu dapat segera dilaksanakan. Hal ini dilakukan lantaran pihaknya juga mengejar progres realisasi anggaran.

''Insya Allah dalam akhir bulan ini sudah mulai bergerak. Tapi yang sifatnya penting-penting, terutama yang berasal dari dana-dana dari pusat, silahkan bisa dimulai. Seperti dana hibah yang ada di BPBD, lalu untuk lelang-lelang perencanaan dan lelang yang lain-lainnya itu sudah bisa kita mulai,'' ujar Herwan.

BACA JUGA:5 Jabatan Eselon II di Bengkulu Selatan Kosong Akan Dilelang, Pemkab Koordinasi ke KemenPAN-RB

BACA JUGA:Mobnas Bupati dan Wabup Serta Pimpinan DPRD Tidak Bisa Dilelang, Ini Penyebabnya

Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, Rizqi Al Fadli mengatakan Penundaan realisasi program kegiatan ini dilakukan agar anggaran yang ada benar-benar sesuai dengan program kerja yang ditargetkan dan mencegah adanya terhutang anggaran.

''Kita khawatir ketika berjalan ternyata terkena pos yang terefisiensikan, sehingga terjadi gagal bayar, kita hindari itu. Tapi kata pak gubernur  di awal April semuanya sudah start (mulai) dan program-program harus segera dilakukan,'' katanya.

Sementara itu, dari segi struktur APBD Provinsi Bengkulu, Rizqi menyebut tidak ada yang berubah, hanya kebijakan yang mengalami sedikit perubahan.

''Secara nilai tidak berubah, hanya kebijakannya yang berubah. Jadi belanja yang tidak efektif itu kita efisienkan sesuai dengan SE Kemendagri,'' tutupnya. *