Kebun Sawit di Bengkulu Selatan Didata, Masyarakat Takut Dikenakan Pajak, Begini Penjelasan Dinas Pertanian

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Dedi Julizar |

Minggu , 09 Feb 2025 - 18:58

Kebun sawit di BS dilakukan pendataan oleh Pemkab BS melalui Dinas Pertanian BS. Sumber foto : ROHIDI/RKa--

kebun sawit di bengkulu selatan didata, masyarakat takut dikenakan pajak, begini penjelasan dinas pertanian                            bengkulu selatan (bs) - seperti diketahui, sejak beberapa waktu lalu kebun sawit di bs dilakukan pendataan oleh pemkab bs melalui dinas pertanian (distan) bs.
hanya saja, sejumlah masyarakat atau pemilik kebun sawit yang ada di kabupaten bs masih belum mengetahui secara jelas tujuan sebanyak terkait pendataan kebun tersebut.
tidak sedikit masyarakat atau pemilik kebun sawit di kabupaten bs yang merasa jika pendataan justru akan memberatkan saja. sebab, masyarakat takut dikenakan pajak tahunan.
baca juga:tumpang sari di kebun sawit menghasilkan, kok sedikit petani bengkulu melakukannya? 
menanggapi hal itu, kadis pertanian bs sakimin, s.pt melalui kabid perkebunan ahmad sukirman menjelaskan, pendataan kebun sawit bertujuan untuk mengisi database perkebunan.
"pendataan kebun sawit ini untuk mengisi database perkebunan. soalnya selama ini di daerah kita wilayah perkebunan itu baru sebatas petanya saja, sedangkan database yang jelas belum ada. makanya dilakukan pendataan ini," kata kabid.
ahmad sukirman menegaskan, tujuan adanya database perkebunan, adalah untuk mempermudah pemerintah membuat program dan kebijakan yang menyentuh sektor perkebunan.
baca juga:harus jadi perhatian! ini 3 tipe tanah untuk kebun sawit yang baik
seperti penyaluran bantuan pupuk, bibit, dan jenis bantuan lainnya. kebun sawit yang sudah terdata akan diberikan surat tanda daftar budidaya (stdb) kelapa sawit.
"stdb ini akan berguna bagi petani sawit untuk memudahkan akses mendapat bantuan pemerintah," tegasnya.
lebih lanjut kabid, hingga awal tahun 2025 ini, setidaknya sudah 4 ribu persil sertifikat lahan kebun sawit yang terdata oleh dinas pertanian.
dalam melakukan pendataan, pihaknya menemui kendala karena respon masyarakat masih kurang, sebagian pemilik kebun masih ragu untuk memberikan data kebun sawit.
"kami memang menemui kendala dalam melakukan pendataan di lapangan. beberapa masyarakat menolak memberikan foto kopi sertifikat kebun dengan alasan takut disalahgunakan oleh kami," ungkapnya.
baca juga:kebun sawit petani jadi sasaran pencurian, ini penjelasan pemdes
menyikapi hal itu, ahmad sukirman mengaku terus memberi pemahaman kepada masyarakat dengan menggandeng pihak perbankan.
tujuannya untuk menjelaskan apakah bisa sertifikat dijadikan agunan tanpa seizin pemilik yang sah, tentu itu tidak bisa.
terkait isu kebun sawit yang masuk dalam database perkebunan akan dikenakan pajak oleh pemerintah, ahmad sukirman menegaskan hal itu tidak benar.
sebab, pendataan kebun sawit murni untuk pendataan dan pemetaan kawasan perkebunan miliki masyarakat.
"sejauh ini tidak ada rencana menarik pajak dari kebun sawit masyarakat. tujuan pendataan ini adalah untuk diterbitkan stdb," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Senin 10 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan