Untuk Dapat Kejelasan, Pemda Kaur Gelar Rapat Persoalan Perkebunan PT DSJ

Reporter: Dedi Julizar |

Editor: Dedi Julizar |

Sabtu , 07 Dec 2024 - 04:34

Assisten 2 Pemda Kaur bersama Waka Polres Kaur Kompol Indramawan Kusuma, S.Trk, M.Si saat rapat persoalan perkebunan PT DSJ Rabu 4 Desember 2024-Sumber foto: IST/Rka-

untuk dapat kejelasan, pemda kaur gelar rapat persoalan perkebunan pt dsj                            bintuhan – untuk mendapatkan kejelasan tentang masalah yang ada di perkebunan kelapa sawit di kabupaten kaur. 
pemda kaur gelar rapat persoalan perkebunan pt dinamika selaras jaya (dsj) dengan aliansi selamatkan bengkulu selatan (asbs) dan forum peduli wilayah kedurang (fpwk), rabu 4 desember 2024. 
dalam rapat ini juga membahas menyelesaikan persoalan tentang tapal batas antara kabupaten bengkulu selatan dan kaur. 
rapat persoalan perkebunan pt dsj dan tabat ini difasilitasi polres kaur polda bengkulu. 
polres kaur memberikan ruang mediasi dengan mengundang perwakilan dari asbs maupun fpwk, pt dsj dan pemda kaur. 
hasil rapat mediasi, disampaikan bahwa seluruh izin pt dsj sudah lengkap. 
oleh sebab itu, jika da pihak yang merasa dirugikan diminta untuk untuk menyampaikan laporan ke pihak berwajib. 
baca juga:ppss klaim punya bukti : pt dsj belum kantongi hgu
baca juga:tak hadiri mediasi dengan pt dsj di polres kaur, ini alasan ppss
diberikan ruang seluas – luasnya untuk upaya menempuh jalur hukum. 
serta ditegaskan, supaya menghentikan kegiatan yang ada di lapangan yang bisa merugikan masyarakat.
“mediasi sudah dilaksanakan. ini dilakukan untuk mencari jalan keluar tentang kisruh yang ada di pt dsj. semua dilakukan pemda kaur untuk mencari jalan keluar yang terbaik,” tutur bupati kaur h lismidianto, sh, mh melalui asisten 2 lianto, sp.
lanjutnya, pemda kaur telah memaparkan bahwa seluruh perizinan pt dsj sudah lengkap. 
sedangkan untuk hak guna usaha (hgu) seluas 1.427 hektare (ha) masih dalam proses di kementerian agraria dan tata ruang (atr) atau badan pertanahan nasional (bpn) ri. 
rapat persoalan perkebunan pt dsj --
selain itu, untuk sengketa tapal batas sesuai dengan aturan, pt dsj masuk di wilayah kabupaten kaur.
“kini hgu sedang diproses, luas lahan yang masuk hgiu 1.427 hektare. semuanya jelas dan sesuai ketentuan hukum,” sebutnya. 
tambah asisten 2 pemda kaur, memang permasalahan antara pt dsj dengan masyarakat telah dituntut sejak lama. 
sampai kini persoalan di perkebunan ini belum tuntas. 
dengan telah dilaksanakan mediasi, harapan dapat dengan segera diselesaikan. sehingga tidak ada lagi nantinya permasalahan antara pt dsj dengan masyarakat. 
apabila pihak pt dsj tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini, agar pihak pt dsj menyerahkan lahan yang bermasalah tersebut ke pemda kaur.
“kalau memang perusahaan tidak mampu mengurus lahan perkebunan sesuai dengan perizinan. bahkan menimbulkan masalah di masyarakat, kami atas pemda kaur meminta ke pt dsj untuk menyerahkan lahan ke pemda kaur,” tegasnya. 
rapat yang mendapatkan difasilitasi polres kaur polda bengkulu tentang kisruh tabal batas menghadirkan pihak pt dsj, pihak asbs dan fpwk dan pemda kaur. 
rapat dipimpin waka polres kaur didampingi asisten ii lianto, sp bertempat di aula polres kaur polda bengkulu. 
dalam rapat masing-masing opd menjelaskan perizinan yang dimiliki pt dsj, mulai dari dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp), badan pertanahan nasional (bpn) kaur, dinas pertanian (dispertan) dan lainnya. 
setelah rapat, peserta sepakat dengan beberapa poin penting. 
adapun kesepakatan atau kesimpulan dari mediasi yang didapat, tuntutan dugaan batas wilayah kabupaten kaur dengan kabupaten bengkulu selatan oleh fpwk dan asbs tidak dapat dibuktikan. 
kemudian, seluruh perizinan pt dinamika selaras jaya telah dilengkapi oleh pt dsj sampai dengan pembayaran pajak perkebunan sawit dan proses hgu seluas 1.427 ha masih dalam proses di kementerian atr /bpn. 
apabila ada dugaan yang dianggap melanggar hukum, baik secara administrasi maupun pidana yang dapat dibuktikan, silakan untuk membuat laporan ke wadah atau jalur hukum yang ada.
“dengan kesepakatan yang ada, harapan tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. serta apabila masyarakat merasa memiliki bukti kuat untuk melakukan proses hukum yang berlaku,” tutup waka polres.*

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Kamis12 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan