RESMI! Tidak Ada Honorer Tahun 2025, Diganti dengan PPPK Paruh Waktu, Ini Gajinya

resmi! tidak ada honorer tahun 2025, diganti dengan pppk paruh waktu, ini gajinya koranradarkaur.id – tidak ada honorer tahun 2025, akan diganti dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu, ini gaji mereka.  penting untuk diketahui, bahwa penjelasan di atas telah disampaikan oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan – rb) rini widyantini dan dewan perwakilan rakyat republik indonesia (dpr ri) mardani ali sera. hal tersebut sesuai dengan amanat dalam undang-undang aparatul sipil negara nomor 20 tahun 2024 atau uu asn nomor 20 tahun 2023.  selain itu, pada pasal 66 dijelaskan bahwa tenaga honorer atau pegawai non asn selesai penataannya paling lambat desember 2024. dpr ri dan menpan rb mengatakan, tidak akan ada lagi tenaga honorer setelah tahun 2024 karena tenaga honorer  harus sudah selesai pada tahun ini. dalam uu asn nomor 20 tahun 2023 juga disebutkan bahwa instansi pemerintah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban setelah tahun 2024 . instansi pemerintah hanya bisa mengangkat pegawai asn yang terdiri dari pegawai negeri sipil (pns) dan pppk. baca juga:diangkat menjadi pppk, rini widyantini: ada 3 kemampuan harus dimiliki tenaga honorer baca juga:seleksi kompetensi pppk 2024 dimulai, begini aturan berpakaian ditetapkan bkn sebagai langkah yang tepat dalam penataan tenaga honorer, pemerintah membuka seleksi penerimaan pppk 2024. mardani ali sera menjelaskan, saat ini sudah ada antara sekitar 1,7 juta honorer yang masuk dalam database bkn harus segera dihapus secepatnya paling lambat pada desember 2024. untuk itu semua tenaga honorer yang terdata didatabase bkn melalui pengangkatan pppk 2024. lebih lanjut, mardani menegaskan bahwa tidak akan ada pemecatan atau pemutusan hubungan kerja (phk), karena tenaga honorer akan diangkat menjadi pppk penuh waktu dan pppk paruh waktu. menurutnya, dari 1,7 juta honorer tenaga yang ada di database bkn, 1,2 juta akan menjadi bagian pppk penuh waktu dan sekitar 500 ribu yang tidak berbentuk akan menjadi bagian pppk paruh waktu . dirinya menerangkan bahwa pemerintah tidak bisa mengangkat semua tenaga honorer menjadi pppk penuh waktu, karena masalah anggaran. pemerintah memastikan meski pppk tertunda lama, masalah tetap akan selesai meski persoalan lain selesai. untuk masalah gaji masih akan diberikan meskipun hak-haknya lainnya akan diberikan belakangan. mardani menyebutkan, ketika paruh waktu diangkat menjadi pppk gajinya masih tetap sesuai jam kerna dan penghitungan. tapi hak-hak sisanya belakangan. karena jam kerja yang lebih sedikit, gaji yang diterima oleh pppk paruh waktu tentu akan lebih rendah. sebagai ilustrasi, berikut adalah cara menghitung gaji pppk paruh waktu di suatu wilayah jika mengikuti skema upah per jam sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023. misalkan ump rp 5.067.381/126 hasilnya rp 40.217 per jamnya. angka 126 ini hasil 29 jam setiap bulan x 52 minggu: 12 bulan. *

Tag

• # paruh waktu
• # kebijakan ketenagakerjaan
• # pppk
• # honorer

Share

• 
• 
• 
• 
•