Bawaslu Daerah Diminta Pengawas Pilkada 2024 dengan Maksimal

Reporter: Ujang Tamarozi |

Editor: Dedi Julizar |

Minggu , 20 Oct 2024 - 07:12

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan tentang pengawasan Pilkada 2024 dengan baik. -Sumber foto: koranradarkaur.id-

KORANRADARKAUR.ID- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta pengawas internal Bawaslu melakukan audit kinerja anggota dan ketua Bawaslu di daerah secara berjenjang.

Pengawasan kinerja pimpinan Bawaslu perlu dilakukan, ini guna meningkatkan kualitas kerja seluruh Bawaslu mulai dari provinsi dan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

"Seluruh komisioner Bawaslu jangan sampai memiliki jam kerja yang tidak jelas. Jangan sampai ada ketua atau anggota Bawaslu daerah yang hanya datang ke kantor sekali atau dua kali seminggu,” jelas ketua Bawaslu RI.

Pola pengawasan kinerja Ketua dan anggota Bawaslu akan dituangkan dalam revisi Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Desa/Kelurahan (PPDK), Panitia Pengawas Luar Negeri (PPLN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Nantinya, hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Bawaslu RI untuk tingkat provinsi dan kepada Bawaslu provinsi untuk tingkat kabupaten/kota.

Bawaslu saat ini melalui pantia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) seluruh Indonesia sedang melaksanakan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Untuk penerimaan sudah memasuki tahapan wawancara bagi pelamar.

Pembentukan TPPS sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) nomor 1 tahun 2024. PTPS sendiri dibentuk oleh Panwascam.

Sedangkan untuk masa kerja PTPS sebulan setelah dilantik. Selain bertugas saat hari pemungutan suara, PTPS juga melakukan tugas pengawasan sebelum dan sesudah Pilkada 2024.

Tugas PTPS mulai dari menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya pelanggaran atau kesalahan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.

bawaslu daerah diminta pengawas   pilkada 2024 dengan maksimal                            koranradarkaur.id-  ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) rahmat bagja meminta pengawas internal bawaslu melakukan audit kinerja anggota dan ketua bawaslu di daerah secara berjenjang.
pengawasan kinerja pimpinan bawaslu perlu dilakukan, ini guna meningkatkan kualitas kerja seluruh bawaslu mulai dari provinsi dan kabupaten dan kota di seluruh indonesia.
"seluruh komisioner bawaslu jangan sampai memiliki jam kerja yang tidak jelas. jangan sampai ada ketua atau anggota bawaslu daerah yang hanya datang ke kantor sekali atau dua kali seminggu,” jelas ketua bawaslu ri.
baca juga:logistik pilkada tiba, kpu kaur rekrut tukang lipat sura
pola pengawasan kinerja ketua dan anggota bawaslu akan dituangkan dalam revisi perbawaslu nomor 10 tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, panitia pengawas kecamatan (panwascam), panitia pengawas desa/kelurahan (ppdk), panitia pengawas luar negeri (ppln), dan pengawas tempat pemungutan suara (ptps).
sesuai dengan undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017.
nantinya, hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada bawaslu ri untuk tingkat provinsi dan kepada bawaslu provinsi untuk tingkat kabupaten/kota.
baca juga:lakukan pengawasan pendistribusian logistik pilkada, bawaslu wajib hadir!
bawaslu saat ini melalui pantia pengawasan kecamatan (panwascam) seluruh indonesia sedang melaksanakan pengawas tempat pemungutan suara (ptps).
untuk penerimaan sudah memasuki tahapan wawancara bagi pelamar.
pembentukan tpps sesuai dengan  peraturan badan pengawas pemilu (perbawaslu)  nomor 1 tahun 2024. ptps sendiri dibentuk oleh panwascam. 
sedangkan untuk masa kerja ptps sebulan setelah dilantik. selain bertugas saat hari pemungutan suara, ptps juga melakukan tugas pengawasan sebelum dan sesudah pilkada 2024.
tugas ptps mulai dari menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya pelanggaran atau kesalahan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
baca juga:kpu mulai lakukan penyalurkan logistik pilkada 2024 
untuk tugas ptps mulai dari menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran atau kesalahan dan penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, mengawasi pelaksanaan pemungutan suara,  persiapan penghitungan suara dan pelaksanaan penghitungan suara. 
sementara untuk  kewajiban ptps pilkada 2024 menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.
menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di tps kepada panwas kecamatan. 
baca juga:untuk keaamanan pilkada, polsek muara nasal laksanakan patroli cooling system 
sedangkan fungsi ptps pilkada 2024, sesuai dengan perbawaslu nomor 1 tahun 2020,i pasal 43 ayat 3 fungsi ptps dalam penyelenggaraan pilkada untuk pencegahan dugaan pelanggaran pemilu atau pemilihan, pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan surat pilkada.  
dengan persiapan yang ada, harapan seluruh pelaksanaan pengawasan pilkada 2024 bisa berjalan sesuai apa yang diinginkan.
selain itu juga seluruh masyarakat bisa mendukung dan menyampaikan laporan ke bawaslu apabila melihat adanya pelanggaran di pilkada 2024. peran serta masyarakat sangat penting dalam menyukseskan pilkada 2024.
dengan sama-sama menyukseskan pilkada maka dipastikan pilkada 2024 akan sukses dan akan mendapatkan pemimpin pilihan rakyat.